TribunBatam/

Public Service

Peminjam Tak Mau Bayar Utang, Bisakah Pihak Penjamin Dituntut Secara Hukum?

Bagaimana jika pihak peminjam tak membayar utang tetapi pihak penjamin tidak bertanggung jawab?

Peminjam Tak Mau Bayar Utang, Bisakah Pihak Penjamin Dituntut Secara Hukum?
acumon.net.au
ilustrasi Utang 

Pertanyaan:

HALO Tribun Batam, saya mau bertanya mengenai soal utang piutang. Bagaimana jika pihak peminjam tak membayar utang tetapi pihak penjamin tidak bertanggung jawab? Apakah pihak pertama dapat menuntut si penjamin? Terimakasih.

Jawaban:

TERIMAKASIH atas pertanyaan Anda. Perlu diketahui jika hubungan hukum utang piutang adalah antara Kreditur (pihak yang meminjamkan dana) dengan debitur (pihak yang meminjam).

Menurut pertanyaan Anda di atas, dalam hal ini ada pihak ke tiga yaitu pihak penanggung utang yang akan bertanggung jawab apa bila nantinya utang tersebut tidak dibayar oleh debitur.

Bahwa pengertian dari perjanjian penanggungan utang d iatas telah diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata yaitu "Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya".

Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian utang piutang tersebut yaitu si penanggung utang, kreditur dan debitur.

Dalam hal ini pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, namun sifat perjanjian penanggungan utang menurut hukum adalah bersifat accesoir (tambahan). Sedangkan perjanjian pokoknya adalah perrjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur.

Oleh karena itu langkah hukum yang Anda lakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan dasar wanprestasi yang dilakukan oleh si debitur dan si penanggung utang tersebut.

Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) telah diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Risman R Siregar, SH

Advokat/Praktisi Hukum di Kota Batam.

Penulis: Leo Halawa
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help