TribunBatam/

BATAM TERKINI

Sagu Hati Tanaman di Sei Gong Segera Dibayarkan. Tak Semua Dapat Ganti Rugi?

Tim Penyiapan Data Pembebasan Lahan (PDPL) terkait ganti rugi tanaman di lokasi lahan Sei Gong akan segera menyerahkan uang sagu hati.

Sagu Hati Tanaman di Sei Gong Segera Dibayarkan. Tak Semua Dapat Ganti Rugi?
HUMAS PEMPROV KEPRI
Gubernur Kepri Nurdin Basirun mendampingi Presiden Jokowi di Bendungan Sei Gong, Kamis (23/3/2017) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Tim Penyiapan Data Pembebasan Lahan (PDPL) terkait ganti rugi tanaman di lokasi lahan Sei Gong, diperkirakan tak lama lagi akan bekerja kembali.

Mereka diberi tugas membayarkan sagu hati tanaman warga yang terdampak pembagunan Dam Sei Gong.

"Untuk Sei Gong harusnya kemarin sudah keluar SK dari Kepala BP Batam. Harusnya sudah mulai dibayarkan tim PDPL," kata Deputi IV BP Batam, Purba Robert M Sianipar, baru-baru ini di Batam Center.

Soal kapan waktu pembayarannya, Robert memperkirakan jika memungkinkan dilakukan dalam pekan ini. Jika tidak, paling lambat pekan depan sudah dibayarkan kepada warga. Namun memang tidak semua warga mendapat ganti rugi tanaman.

"Yang dibayarkan itu yang berada di luar area hutan lindung. Luasannya sekitar 50 hektare," ujar dia.

Baca: Pemprov Kepri Surati BP Batam Minta Pajak Air Dinaikkan. Tarif Air Bersih Segera Naik?

Baca: Kini, Epson Service Center Hadir di Batam. Catat Lokasinya!

Baca: Penasaran Mayat Bau Jengkol, Polisi Akhirnya Ungkap Penyebab Kematian 4 Pria Ini

Baca: WOW, Miliki Kapasitas Crane 30 Ton, Simak Kelebihan Kapal Navigasi Kemenhub Buatan Batam Ini

Berapa besaran ganti rugi tanamannya, Robert enggan membocorkan. Namun dia meyakinkan kalau besarannya lebih tinggi dari SK lama terkait ganti rugi tanaman.

Lebih lanjut, Robert mengatakan, dari DPRD Provinsi Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepri menyarankan agar ganti rugi tanaman di alokasi Sei Gong itu mengikuti Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 terkait penyesuaian dampak sosial kemasyarakatan.

"Kami sudah sampaikan ke bagian hukum. Pertama lahan itu merupakan hutan lindung, kedua sudah masuk Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Kementerian Keuangan. Ketiga, di konsiderannya mengatakan, ada itikad baik dari pengguna lahan," ujar Robert.

Dengan dasar itu, tim biro hukum menyarankan tak membentuk tim khusus. Sebelumnya diberitakan, BP Batam bersedia membayar sagu hati kepada masyarakat petani yang terdampak pembangunan dam Sei Gong di Desa Sijantung, Kecamatan Galang. Namun hanya untuk penggantian biaya tanaman bukan lahan.

Itupun ditegaskan untuk tanaman yang tumbuh di atas Area Peruntukan Lain (APL). Bukan di atas lahan berstatus hutan lindung. Luasannya sekitar 30-50 hektare.

Berapa orang yang tanamannya tumbuh di APL? Ternyata jumlahnya sedikit. Dari 78 masyarakat petani yang mengklaim menggarap lahan di sana, hanya 10 orang yang tanamannya tumbuh di APL. Selebihnya ditanam di area hutan lindung. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help