SBY Tagih Janji Pemerintah Revisi 4 Poin UU Ormas

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai pemerintah cenderung melihat ormas sebagai ancaman terhadap negara dan konstitusi.

SBY Tagih Janji Pemerintah Revisi 4 Poin UU Ormas
KOMPAS.COM
Susilo bambang yudhoyono 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Melalui sebuah video, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan empat poin yang harus direvisi dari Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan ( UU Ormas).

Revisi UU Ormas menyusul disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada sidang paripurna DPR.

Ia pun mewanti-wanti agar pemerintah menepati janjinya untuk merevisi UU Ormas.

"Sekali lagi, pemerintah berjanji akan melakukan revisi. Ada empat (poin) sebetulnya," ujar SBY melalui video yang diunggahnya ke akun youtube Demokrat TV, Rabu (25/10/2017).

Pertama, berkaitan dengan paradigma hubungan negara dan pemerintah dengan ormas. SBY kemudian menyinggung masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI. Saat itu, kata SBY, pemerintah memperlakukan ormas sebagai komponen bangsa.

Di samping itu, ormas saat itu menurutnya diposisikan sebagai komponen pembangunan yang diberi ruang untuk berpartisipasi serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Sedangkan saat ini SBY menilai pemerintah cenderung melihat ormas sebagai ancaman terhadap negara dan konstitusi.

Baca: Setelah Batam Berstatus KEK, Apakah Fasilitas FTZ Dihilangkan? Ini Kata Wali Kota

Baca: 5 Fakta Karyawati BNI Rara Sitta Stefanie yang Tewas Diseret Begal. Tinggal di Siantar Tanpa Suami

Baca: Dokter Koas Main HP di Samping Jenazah Pegawai BNI Korban Begal. Seperti ini Reaksi Netizen

Halaman
123
Tags
Ormas
SBY
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help