Heboh Polisi Geledah Kantor DPRD! Wakil Ketua DPRD Karimun: Kami Hormati Proses Hukum!

DPRD Karimun digeledah polisi, begini reaksi wakil ketua DPRD Karimun! Lubis: Kami hormati proses hukum!

Heboh Polisi Geledah Kantor DPRD! Wakil Ketua DPRD Karimun: Kami Hormati Proses Hukum!
tribunbatam/rachtayahya
Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN-Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis akhirnya bersuara terkait penggeledahan yang dilakukan Satreskrim Polres Karimun di kantor DPRD Karimun, Senin (7/5/2018).

Bakti menegaskan kasus yang ditangani Satreskrim Polres Karimun itu adalah dugaan korupsi DPRD Karimun tahun anggaran 2016.

Baca: Anggota DPRD Karimun Protes Penggeledahan! Ahmad: Tidak Bisa Langsung Main Bongkar!

Baca: BREAKINGNEWS: Polisi Geledah Kantor DPRD Karimun, Ini Dugaan Kasusnya!

Baca: Mematikan! Dijuluki Pohon Iblis, Tanaman Berbahaya Ini Tak Boleh Disentuh! Begini Cirinya!

Baca: Terungkap! Inilah 9 Sayuran Rumahan Penurun Kolesterol Jahat di Tubuh! Nomor 8 Mengejutkan!

"Berapa nilainya, saya juga belum tahu, lebih tepatnya penyidik yang statement. Pastinya tahun anggaran 2016," kata Bakti Lubis kepada Tribun Batam.id melalui sambungan telepon, Senin.

Bakti menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang tengah dilakukan penyidik dari Satreskrim Polres Karimun di DPR Karimun.

Bakti meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang akan memperburuk keadaan.

Sejumlah polisi memeriksa ruangan di kantor DPRD Kabupaten Karimun, Senin (7/5/2018)
Sejumlah polisi memeriksa ruangan di kantor DPRD Kabupaten Karimun, Senin (7/5/2018) (tribunbatam/elhadif putra)

"Kami menghormati proses yang ada. Jadi saya berharap kawan-kawan di DPRD Karimun menahan diri dan tidak mengeluarkan statement yang malah akan memperburuk keadaan," kata Bakti kepada Tribun Batam.id melalui sambungan telepon, Senin sore.

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu juga menegaskan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian merupakan kewenangan mereka dalam setiap kasus dugaan korupsi yang mereka selidiki.

"Ini kasus korupsi bukan pidana umum, jadi mesti harus dipahami juga," ujarnya. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help