Ini Rincian Aturan dan Besaran THR dan Gaji ke-13 bagi PNS, TNI dan Polri

Terkait penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ini Rincian Aturan dan Besaran THR dan Gaji ke-13 bagi PNS, TNI dan Polri
shutterstock
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Selain meneken Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Hari Raya (THR), Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani PP soal gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Adapun PP yang diteken pada Kemarin (23/5) saat ini telah tercatat dalam PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan

Baca: Tak Hanya Jumlah Lebih Besar, Berikut 3 Fakta Sebenarnya THR dan Gaji ke-13 Tahun 2018!

Baca: Tak Hanya PNS, Polri dan TNI, Pensiunan Juga Dapat THR dan Gaji ke-13. Ini Besarannya

Dalam PP ini disebutkan, gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan bagi PNS, Prajurit TNI, Angggota Polri, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Sedangkan bagi penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.

Terkait penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca: Warga Indonesia Paling Rajin Googling Soal THR Terutama Saat Ramadan

Baca: Selamat! Anggaran THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun Ini Lebih Besar, Tunjangan Kinerja Masuk!

“Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 ayat (5) PP tersebut Seperi dikutip, Kamis (24/5/2018).

Selain itu, penghasilan sebagaimana dimaksud dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

“Pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juli,” bunyi Pasal 4 ayat (1) PP ini.

Pasal 8 PP juga menegaskan, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi:

Halaman
12
Editor: Sri Murni
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved