Rangkuman Pendapat Pejabat Kepri dan Batam Terkait Polemik FTZ atau KEK?

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Perdebatan soal apakah Kota Batam masih tetap sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau bertransformasi ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih berlangsung.

Berbagai pandangan telah dilontarkan oleh berbagai kalangan, ada yang meminta tetap bertahan dengan FTZ namun dengan melakukan sejumlah perubahan, namun ada yang ingin diubah menjadi KEK.

Rencana untuk bertransformasi ke KEK ini sebenarnya muncul beberapa tahun lalu, namun belakangan menghangat setelah sejumlah pengusaha menyampai penolakan terhadap perubahan itu.

Baca: Jadi Pedangdut Bayaran Termahal, 5 Baju Ayu Ting Ting Ini Malah Hasil Diskonan

Baca: Saat Siaran Langsung Desta Mendadak Jatuh Nyungsep. Sule dan Andre Taulany Kaget

Baca: Jadi Karyawan Anang dan Ashanty, Pria Ini Bisa Beli Rumah Dua Lantai. Gelar Acara Syukuran

Bagaimana sikap petinggi-petinggi di Kepri terkait FTZ dan KEK?

TRIBUNBATAM.id merangkum pendapat-pendapat itu dari hasil wawancara terpisah yang dilakukan wartawan Tribun dalam beberapa hari terakhir.

Kepala BP Batam: Lukita Dinarsyah Tuwo

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, kebijakan menjadikan Batam sebagai KEK masih bisa diubah.

Undang-undang yang memiliki hierarki tertinggi saja bisa diubah, apalagi jika hanya kebijakan yang masih dirumuskan.

"Ini (FTZ) kan bukan kitab suci yang memang tak bisa direvisi," kata Lukita, Minggu (27/5/2018) lalu di Sekupang.

Mantan Sekretaris Menko Perekonomian itu memahami, keberatan yang disampaikan pengusaha memiliki alasan masing-masing.

Karena itu, saat rapat dengan Dewan Kawasan nanti, ia berharap dialog terkait FTZ dan KEK di Batam bisa berlanjut.

"Saya tahu, makanya nanti Dewan Kawasan (DK) mau undang. Minggu lalu batal, tapi nanti akan ada pertemuan lanjutan. Kita harapkan dialog itu bisa lanjut," harapnya.

Ia mengatakan, terkait transformasi FTZ menuju KEK, posisi BP Batam sangat dilematis, karena BP Batam sebagai organ dari institusi pusat.

Sedangkan dewan kawasan sudah memberikan arahan ke BP Batam untuk mentransformasikan FTZ ke KEK.(wie)

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri): H Nurdin Basirun

Sikap Gubernur Kepri H Nurdin Basirun untuk menjadikan beberapa wilayah di Batam sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) tidak berubah.

Gubernur bahkan mendorong sejumlah daerah di luar Batam perlu dikembangkan sebagai KEK, seperti wilayah Galang Batang di Bintan.