ANTARA FTZ ATAU KEK
Rangkuman Pendapat Pejabat Kepri dan Batam Terkait Polemik FTZ atau KEK?
Masih banyak perdebatan soal apakah Batam tetap sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau bertransformasi ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Penulis: Mairi Nandarson | Editor: Mairi Nandarson
lihat foto
Ia mempertegas, sebenarnya, Pemko Batam tak ada masalah Batam dijadikan FTZ atau KEK. Terpenting, persoalan perseteruan, overlapping antara Pemko Batam dan BP Batam bisa selesai.
Dengan begitu, baik Pemko Batam dan BP Batam juga bisa nyaman bekerja menjalankan tugasnya masing-masing.
"Saat itu disampaikan, masalah overlapping selesai dan pilihannya ada di KEK. Kita ok dengan itu. KEK dengan fasilitas FTZ tetap ada," kata Amsakar.(wie)
Ketua Tim FTZ Plus-plus: Soerya Respationo
Ketua Tim FTZ plus plus (revitalisasi dan optimalisasi FTZ Batam) berjuang agar wacana pemerintah pusat, Batam bertransformasi dari FTZ menuju KEK tak terealisasi.
Tim ini menginginkan Batam tetap menjadi FTZ dengan beberapa pembenahan.
"Kami minta tambahan di FTZ. Direvitalisasi dan optimalisasi. Sistem prosedurnya disempurnakan. Menyangkut regulasi juga dipermudah," kata Ketua Tim FTZ plus plus, Soerya Respationo saat audiensi dengan DPRD Kepri, Senin (28/5/2018) di Gedung Graha Kepri.
Soerya masih optimistis wacana pemerintah pusat terhadap kelangsungan Batam ke depan itu masih bisa diubah.
Dengan kajian yang matang dan dialog dengan pihak-pihak terkait di pusat. Timnya kini sedang melakukan finalisasi.
Pertama menyangkut konsep FTZ yang ideal di Batam. Nantinya rumusan FTZ ideal versi timnya akan disampaikan kepada stakeholder terkait, sebelum diajukan ke Menko Perekonomian dan Presiden.
Kedua, timnya juga sedang mematangkan draft rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Pemko Batam dan BP Batam.
Diharapkan dengan begitu, kedua instansi tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan nyaman.(wie)
Ketua Apindo Kepri Ir Cahya
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengakui, jika ditanyakan kepada masyarakat memang tak menutup kemungkinan, ada yang memilih satu dari keduanya, baik FTZ atau KEK.
"Kita lihat, pemerintah ingin Batam bertransformasi dari FTZ ke KEK dalilnya untuk meningkatkan ekonomi, daya saing Batam. Kata siapa? Kalau pembahasan disuruh pilih FTZ atau KEK, tentu ada yang milih dua-duanya. Tapi di luar KEK sekarang berteriak," kata Cahya.
"Kalau dibandingkan satu-satu, boleh kami simpulkan dari kaca mata umum. KEK memberikan keuntungan untuk satu orang, FTZ keuntungannya untuk 1.000 orang. Kita pilih yang mana?," katanya.(wie)
Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan, terhadap polemik FTZ dan KEK di Batam, ia sudah bertemu langsung dengan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung BP Batam itu, Jadi yang juga yang juga wakil sekretaris tim FTZ plus plus, menyampaikan keinginan dan aspirasi dari masyarakat UMKM dan pelaku usaha di Batam.
"Masyarakat UMKM dan pelaku usaha ingin tetap mempertahankan status FTZ. Bahkan berharap fasilitas dan insentifnya bisa ditambahkan," kata Jadi.
Ia berharap aspirasi yang disampaikannya itu bisa diteruskan kepada Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
"Saat itu pak Lukita hanya menampung aspirasi kami. Rencananya apa yang akan menjadi keinginan dan aspirasi masyarakat UMKM dan pelaku usaha di Batam, akan disampaikan dalam rapat tim teknis Rabu ini di Jakarta," ujarnya.(wie)
