Rangkuman Pendapat Pejabat Kepri dan Batam Terkait Polemik FTZ atau KEK?

Sikap itu ditunjukkan Gubernur Nurdin saat meninjau daerah KEK, Senin (28/5/2018) sore.

"Banyak pengusaha mengaku bahwa dengan KEK, mereka semakin happy dalam berinvestasi," ungkap Nurdin kepada TRIBUNBATAM.id, Selasa (29/5/2018).

Menurut Nurdin, usulan terkait Batam dijadikan KEK itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Menko Perekonomian Darmin sekitar dua tahun silam.

Saat itu, dia sempat bertanya kepada Menteri tentang apa paling tepat dikembangkan di Batam.

Dari pertanyaan tersebut, dia mendapat banyak penjelasan mengenai KEK.

Bertolak dari penjelasan itu, Nurdin kemudian bertekad menjadikan beberapa wilayah di luar Batam sebagai KEK.

Misalnya, wilayah pulau Asam, Rempang dan Galang. Bahkan bisa saja ada wilayah tertentu di kota Batam akan dijadikan sebagai KEK.

"Bahkan beberapa pengusaha juga menghendaki agar Batam dijadikan KEK. Nanti lihatlah, investasi pasti berkembang pesat," kata  Nurdin.

Meski tetap pada sikapnya mendukung KEK, Nurdin tetap akan memberikan kesempatan kepada pihak lain yang memiliki tawaran berbeda terhadap Batam.

Dia malah mengajak mereka berjuang bersama-sama dengan konsep masing-masing untuk kemajuan Batam di kemudian hari.

"Mari kita berjuang bersama-sama. Kalau ada pihak yang punya tawaran lain, berjuanglah ke pusat. Nanti Pak Presiden menentukan. Saya hanya ingin agar investasi lebih banyak masuk ke Batam," kata Gubernur. (tom)

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak 

Ketua DPRD Kepri sekaligus anggota Dewan Kawasan Jumaga Nadeak mengatakan, audiensi dihadiri sekitar 60 Asosiasi Pengusaha, Kadin dan lain-lain.

Audiensi tersebut menghasilkan dua poin kesepakatan bersama.

"Pertama, menolak secara tegas pemberlakuan KEK. Ke dua, menegaskan dan mendukung FTZ diterapkan di wilayah Batam," ungkap Jumaga kepada TRIBUNBATAM.id, Selasa (29/5) sore.

Jumaga menegaskan, hasil kesepakatan itu masih berbentuk coretan biasa dan belum disertai berita acaranya.