Kader Parpol di Anambas Sibuk Urus Dokumen Pencalegan. Ini Aturan Baru Syarat Pencalegan!

Kalau dulu, yang menjadi rujukan KPU Anambas Rumah Sakit Lapangan di Palmatak. Untuk tahun ini memang agak beda

Kader Parpol di Anambas Sibuk Urus Dokumen Pencalegan. Ini Aturan Baru Syarat Pencalegan!
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-‎Sejumlah partai politik di Anambas mulai sibuk melengkapi dokumen persyaratan untuk bakal calon legislatif yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas, Partai Golkar misalnya.

Indra Syahputra Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Anambas mengaku sudah mempersiapkan dengan melengkapi dokumen persyaratan sejak awal bulan Juni 2018 kemarin.

"Kami sedang mempersiapkan berkas-berkas, termasuk kelengkapan dokumen untuk mengurus surat keterangan ke pengadilan serta surat keterangan jasmani dan rohani," ujarnya Senin (2/7/2018).

Baca: Pemprov Kepri Desain Aplikasi Khusus Pemantau PNS, Bisa Cek PNS Saat Jam Kerja

Baca: Daftar Caleg, Puluhan Kader Parpol Serbu Polres Tanjungpinang Bikin SKCK

Baca: Mengenal Jenderal Hoegeng, Kapolri Paling Legendaris di Kepolisian. Ini Sepak Terjangnya!

Baca: Terungkap! Inilah Rahasia di Balik Ketangguhan Pasukan Berkuda Persia Kuno di Medan Perang!

‎Didampingi Ketua DPD II Partai Golkar, H Kasren, ia mengakui terdapat perbedaan dalam mengurus dokumen kelengkapan dibandingkan pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 lalu.

Ia mencontohkan untuk mendapat surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Dalam lampiran daftar rumah sakit yang memenuhi syarat sebagai tempat ‎pemeriksaan kesehatan untuk pemenuhan syarat calon anggota DPR,

DPD dan DPRD, terdapat dua rumah sakit di Provinsi Kepri yang menjadi rujukan diantaranya RSUD Provinsi Kepri di Tanjungpinang serta Rumah Sakit Embung Fatimah di Batam.

"Kalau dulu, yang menjadi rujukan KPU Anambas Rumah Sakit Lapangan di Palmatak. Untuk tahun ini memang agak beda. Nampaknya, ada edaran dari KPU Pusat," ungkapnya.

Syarat lain yang menurutnya beda yakni surat keterangan tidak pernah dipidana penjara ‎dari Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal calon.

Pada Pileg sebelumnya, bakal calon legislatif hanya diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang berisitida pernah dipidana penjara yang dilengkapi dengan materai. Rentang kendali pun, menjadi hal yang harus ditempuh pengurus parpol maupun bakal calon legislatif untuk bisa mengantongi dua surat itu.

"Kalau surat pernyataan ini, formatnya dari KPU. Kami tinggal menyesuaikan dan dibuat di atas materai. Kalau sekarang, harus urus ke Natuna. Karena Pengadilan Negeri untuk Anambas masih menginduk ke sana. Sementara waktu terbatas. Kendala mungkin transportasi dan wilayah kita yang kepulauan," bebernya.

DPD II Partai Golkar di Anambas pun, menurutnya hanya akan mengutus pengurus partai untuk melengkapi persyaratan itu. Hal ini pun, sebelumnya sudah dipertegas melalui orientasi yang dilakukan oleh Ketua DPD II Partai Golkar di Anambas terkait dengan teknis persyaratan.

Muslim pengurus Partai Amanat Nasional di Anambas mengatakan, tidak ada perbedaan yang mencolok terkait persyaratan dokumen yang diminta oleh KPU. Muslim yang berada di kantor Polres Anambas untuk mengurus SKCK mengatakan, hanya sedikit perbedaan khususnya dalam mengurus surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh Rumah Sakit.

"Menurut saya, perbedaannya tidak ada yang mencolok. Mungkin untuk mengurus surat kesehatan dari rumah sakit itu saja. Saya pikir, bakal calon legislatif dan pengurus partai akan berangkat ke Tanjungpinang atau Batam untuk mengurus ini. Insya Allah untuk kendala tidak ada," ungkapnya. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help