Sudah Tak Bekerja, Gaji Masih Jalan. Wawako Batam: Pegawai Kembalikan, Atasan Kena Tegur

Pemko Batam berjanji merespon temuan BPK Kepri soal indikasi kerugian keuangan daerah seperti gaji pegawai dan persoalan di RSUD Batam

Sudah Tak Bekerja, Gaji Masih Jalan. Wawako Batam: Pegawai Kembalikan, Atasan Kena Tegur
TRIBUNBATAM/ALFANDI SIMAMORA
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Pemko Batam akan segera menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri terkait indikasi merugikan keuangan daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad usai memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017.

Baca: Gaduh Penerimaan Siswa Baru! Kepala Disdik Kepri Ancam Copot Kepsek Nakal

Baca: Pelaku Curanmor Tertangkap di Simpang Dam saat Hendak Beli Paketan Sabu

Baca: Bahagia Lihat Suami Nikah Lagi, Ungkapan Doa Akun Ini Viral. Begini Isinya!

Baca: Sidang Kasus Ujaran Kebencian di PN Tanjungpinang, Jaksa Tuntut Terdakwa 3 Tahun Penjara

"Kami akan follow up ke SKPD teknis tertentu. Kalau dikatakan ada kelebihan bayar, itu harus ditarik lagi. Artinya dikembalikan," kata Amsakar, Selasa (10/7/2018) di DPRD Batam.

Begitupun dengan pembayaran gaji terhadap pegawai yang sudah tak bekerja lagi, namun tetap berjalan. Sebagaimana arahan yang disampaikan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Yang bersangkutan mesti kembalikan. Kami minta dikembalikan. Pasti kami tindaklanjuti," ujarnya.

Amsakar mengatakan, hal itu perlu dilakukan karena bisa masuk sebagai kerugian negara. Lantaran yang mestinya tak dikeluarkan, jadi dikeluarkan.

"Bisa jadi unsur pimpinannya juga ditegur. Kenapa sampai teledor bayar ke orang yang sudah berhenti?" kata Amsakar.

Terlepas dari itu, ia mengatakan, pihaknya merasa terbantu dengan keberadaan BPK. Dengan begitu pihaknya bisa memperbaiki penggunaan anggaran di Pemko Batam.

ilustrasi uang
ilustrasi uang (Istimewa)

Selain membahas rekomendasi BPK, Amsakar juga memberikan jawaban terhadap persoalan lain yang disampaikan beberapa fraksi.

Seperti piutang lain-lain PAD (pendapatan asli daerah) yang sah per 31 Desember 2017 sebesar Rp 157,7 miliar, pada beberapa SKPD yang belum dapat diyakini keandalannya. Khususnya di RSUD Kota Batam.

"Hal ini akan menjadi perhatian khusus Pemko Batam ke depannya agar piutang tersebut dapat disajikan secara andal," ujarnya.

Begitu juga dengan realisasi pendapatan pada beberapa SKPD yang pencapaiannya di bawah 90 persen dari yang direncanakan. Pemko Batam akan mengevaluasi kinerja SKPD penghasil. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved