Kepala BNNP Kepri Minta Dinas Pendidikan Masukan Bahaya Narkotika di Kurikulum Sekolah

Kepala BNNP Kepri Brigjen Pol Richard Nainggolan, minta seluruh kabupaten/kota di Kepri agar memasukan kurikulum bahaya narkoba di sekolah

Kepala BNNP Kepri Minta Dinas Pendidikan Masukan Bahaya Narkotika di Kurikulum Sekolah
TRIBUNBATAM/LEO HALAWA
Sinergitas BNNP Kepri dengan Insan Pers Dalam Rangka Penyebarluasan Informasi P4GN di Wilayah Kepri' 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kepala BNNP Kepri Brigjen Pol Richard Nainggolan, meminta seluruh kabupaten/kota di Kepri agar memasukan kurikulum bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza) di sekolah.

"Kurikulum kami minta sejak SD, SMP, SMA dan bahkan perguruan tinggi. Saya rasa, hal ini sangat efektif menekan penggunaan narkoba di daerah kita," kata Richard Nainggolan Kamis (16/8/2018).

Dari tujuh kabupaten/kota yang ada di Kepri hanya dua daerah yang sudah menandatangani kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan BNNP, kurikulum bahaya Napza dimasukan menjadi bahan ajar di sekolah. Pertama Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan.

Baca: Pernah Bawa Bendera Pusaka, Ki Jaga Raksa Bukan Kereta Kencana Biasa. Ada Kisah Mistis Melingkupinya

Baca: Liga Italia Serie A - Ada Tragedi Jembatan Runtuh. Dua Pertandingan Pekan I Serie A Ditunda

Baca: Hilangnya Plat Baja Sisa Proyek Dompak, Berbuntut Aksi Saling Lapor ke Polda Kepri

"Tentu kami harapkan memang secara nasional melalui kementerian. Tapi hal itu kebijakan teratas. Untuk di daerah, silakan dimulai. Apa lagi Kepri ini darurat penyalahgunaan narkotika," katanya.

Pihaknya menambahkan, memasukan kuriklum ke dalam sekolah bukan saja hanya kebijakannya karena kepala BNNP Kepri. ''Tapi hal ini amanah undanga-undang," ujarnya.

Hal itu amanah pasal 60 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi, mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Richard mengharapkan, Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri soal penanganan Napza segera turun. ''Dan bisa dibuat di kabupaten/kota. Kami rasa ini juga inovatif memberantas narkotika,'' katanya.(leo)

Penulis: Leo Halawa
Editor: nandarson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help