PEMILU 2019

Tolak Putusan Bawaslu, KPU Tetap Coret Caleg Eks Napi Kasus Korupsi, Narkoba & Asusila pada Anak

Pria bernama Ron Sheppard itu kini menjadi terkenal setelah rencananya untuk menikah untuk kesembilan kalinya tercium oleh publik

Tolak Putusan Bawaslu, KPU Tetap Coret Caleg Eks Napi Kasus Korupsi, Narkoba & Asusila pada Anak
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018). 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan bahwa 12 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi tetap berstatus tak memenuhi syarat.

Arief memastikan, KPU akan mengembalikan berkas pendaftaran mereka mesti telah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"KPU kan sudah mengatur dalam PKPU bahwa kalau ada mantan terpidana yang terlibat tiga jenis tindak pidana itu (bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi) kami akan kembalikan," ujar Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Baca: Aksi Perampasan Ponsel di Sagulung, Sasar Perumahan. Pelaku Masih Remaja

Baca: Tak Ada Calon Lawan Kotak Kosong, 22 Desa di Anambas Gelar Pilkades Gelombang Kedua

Baca: Kondisi Jembatan Suci di Desa Kuala Sempang Memprihatinkan, Warga Mengadu ke Medsos

"Kalau masih didaftarkan, kami akan menyatakan statusnya tidak memenuhi syarat," tambah Arief.

Terkait bacaleg eks koruptor, lanjut Arief, KPU berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan. Dalam PKPU tersebut, partai politik dilarang untuk mencalonkan mantan koruptor.

Selain itu, parpol juga diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas.

"Peraturan itu sampai hari ini belum dibatalkan sehingga kami selaku pembuat peraturan KPU yang harus memedomani peraturan KPU itu," tutur Arief.

Selain itu, KPU juga sudah meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menunda eksekusi putusan Bawaslu tersebut.

Arief mengatakan, hingga saat ini Mahkamah Agung belum memutuskan uji materi atas Peraturan KPU.

"Sepanjang PKPU itu belum diubah, maka PKPU itulah yang harus dijalankan. Jadi kami minta eksekusi terhadap putusan Bawaslu itu harus ditunda sampai kalau nanti PKPU-nya nanti yang di-judicial review itu dinyatakan sesuai dengan UU atau tidak," ucapnya.

Baca: Sempat Dikabarkan Hilang, Bocah 7 Tahun Asal Nongsa Ditemukan di Jodoh. Ini Penjelasan Kapolsek

Baca: Asian Games 2018 Berakhir, Media India Sebut Negara Lain Harus Belajar pada INDONESIA. Ini Alasannya

Baca: Tak Tahan Jadi Pelampiasan Napsu Majikan, Gadis 14 Tahun Ini Minta Bantuan Ketua RT Lapor Polisi

Halaman
12
Tags
KPU
caleg
Editor: nandarson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help