Soal Putusan MA Eks Koruptor Boleh Nyaleg, KPU Ingatkan Parpol Soal Pakta Integritas

KPU tetap meminta partai politik peserta Pemilu 2019 menarik bakal caleg berstatus mantan narapidana korupsi.

Soal Putusan MA Eks Koruptor Boleh Nyaleg, KPU Ingatkan Parpol Soal Pakta Integritas
Logo Pemilu 2019 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap meminta partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menarik bakal calon legislatif yang berstatus mantan narapidana korupsi.

Permintaan itu disampaikan menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa larangan mantan napi korupsi maju sebagai caleg yang dimuat dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

KPU meminta parpol menegakkan pakta integritas soal komitmen tidak akan mengajukan caleg mantan koruptor.

Pakta integritas tersebut telah ditandatangani pimpinan parpol sebelum masa pendaftaran bacaleg.

"Kita minta partai-partai politik komitmen untuk menarik caleg-calegnya yang tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018) malam.

Pramono mengatakan, setelah pemberitaan putusan MA tersebut, beberapa partai menyatakan tetap menarik bacalegnya yang berstatus mantan koruptor.

Baca: Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, KPK Minta Masyarakat Tidak Salah Pilih Wakil Rakyat

Baca: Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, Bawaslu Minta KPU Segera Laksanakan Putusan MA

Baca: Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, KPU Tunggu Putusan Resmi Makamah Agung

Menurut Pramono, meskipun putusan MA mengizinkan mantan napi korupsi maju sebagai caleg, tetapi parpol berhak melarang mereka menjadi calon wakil rakyat.

"Secara legal diperbolehkan oleh MA, tapi secara etis partai-partai di internal mereka berhak mengatur caleg mantan koruptor tidak didaftarkan," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini momentum bagi parpol untuk memperbaiki proses pencalonan dengan menawarkan caleg yang berkualitas.

"Nanti kita persuasi lah. Tetap ada imbauan terhadap partai politik tidak didaftarkan mantan napi itu dengan berbagai cara," ujar Pramono.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg napi korupsi menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg. (*)

*Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Minta Parpol Tetap Coret Bacaleg Eks Koruptor meskipun Ada Putusan MA"

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved