Karimun Terkini
Imbas Defisit Anggaran, Rafiq Pangkas Anggaran OPD
Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan Pemkab Karimun diperkirakan masih akan mengalami defisit anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan Pemkab Karimun diperkirakan masih akan mengalami defisit anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya.
Hanya saja berapa besaran defisit, Rafiq belum mau membeberkan secara gamblang. Sebaliknya, pihaknya masih menunggu hasil pengesahan APBD-P 2018 bersama DPRD Karimun.
Baca: Defisit Anggaran, Rudi Belum Tahu Kapan Gaji ke 13 ASN Pemko Batam Dibayar
Baca: Anggota Satpol PP Karimun Ikut Pemantapan, Ini Harapan Rafiq
Baca: Begini Jurus Pemerintah Tangani Defisit Anggaran BPJS Kesehatan
“Sepertinya masih defisit, pastinya kita lihat nanti pas pengesahan, ini masih akan tetap dibahas bersama-sama kawan-kawan di DPRD Karimun,” ujar Rafiq usai paripurna penyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Karimun 2018 di DPRD Karimun, Senin (24/9/2018) siang sekitar pukul 14.00 WIB.
Meski belum membeberkan secara rinci besaran defisit anggaran, namun Bupati sudah menyiapkan sejumlah langkah sebagai antisipatif.
Diantaranya memangkas anggaran di OPD, terutama yang dinilai tidak akan berdampak terhadap pembangunan seperti anggaran seremonial.
“Akan ada pemangkasan anggaran di OPD, terutama yang kita nilai tidak berdampak besar terhadap pembangunan seperti seremonial,” kata Rafiq.
Langkah lainnya yakni mengejar target pendapatan daerah. Rafiq menargetkan pendapatan daerah pada APBD-P 2018 yakni Rp 1,4 triliun atau tepatnya Rp 1.457.925.887.430.
Angka ini naik dibandingkan target pendapatan daerah pada APBD Karimun 2018 (murni) Rp 1.277.479.207.635 atau naik sekitar 14,13 persen. Dengan rincian; PAD ditargetkan sebesar Rp 323.695.895.104,00.
Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp 967.451.210.140,00 dan lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan Rp 166.778.782.168.
Untuk belanja daerah, Rafiq memproyeksikan Rp 1,5 triliun atau tepatnya Rp 1.550.281.580.844. Angka ini naik dibandingkan APBD 2018 yang sebesar Rp 1.452.764.856.245 atau naik sekitar 6,71 persen.
Terakhir pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2018, penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp 92.355.693.414, yang selisihnya berasal dari Silpa atas audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepri beberapa waktu lalu. (*)
