TANJUNGPINANG TERKINI

Kemenkumham Pastikan Pemprov Kepri Berhak Pungut Retribus Labuh Jangkar, Ini Kata Komisi III DPRD

Direktorat Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta menyatakan bahwa Pemprov Kepri berwenang menarik pungutan itu.

Kemenkumham Pastikan Pemprov Kepri Berhak Pungut Retribus Labuh Jangkar, Ini Kata Komisi III DPRD
TRIBUNBATAM/THOM LIMAHEKIN
Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho dan Kepala Dishub Kepri Jamhur Ismail 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG-Perjuangan Pemprov dan DPRD Kepri mengupayakan pendapatan dari sektor labuh jangkar membuahkan hasil.

Dalam sidang lanjutan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi yang digelar di Direktorat Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta menyatakan bahwa Pemprov Kepri berwenang menarik pungutan itu.

Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho yang ikut menghadiri sidang tersebut mengaku gembira atas hasil ini.

"Hasil ini menunjukkan upaya maksimal kita berhasil. Semua ini tak lepas dari koordinasi kita yang baik," kata Pria yang akrab disapa Iik ini, Rabu (31/10/2018).

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho yang turut serta mendukung keberhasilan ini juga mengatakan bahwa semua perolehan yang dituai saat ini adalah hasil dari koordinasi yang baik.

Untuk itu, politisi PDIP ini meminta kedepan, koordinasi dalam penerapannya harus dipelihara. Agar, nantinya hasil yang diharapkan dapat lebih maksimal.

"Ini awal yang baik. Kedepan, harus kita tingkatkan untuk tujuan yang baik juga. Komisi III akan mendukung penuh hal ini," kata Iik. 

Baca: Batam dan Bintan Tertinggi Penerapan Jaminan Ketenagakerjaan, BPJS TK Lakukan Penilaian Daerah

Baca: Pesawat Gagal Landing di Tanjungpinang, Lanud RHF Langsung Tangani Keadaan Darurat. Ini Kronlogisnya

Baca: Lewati Perbatasan, Boat Nelayan Batam di Kejar Marine Police Singapura dan Ditabrak

Ditempat yang sama, kepala dinas perhubungan Jamhur gembira karna usaha selama ini berhasil diwujudkan.

"Alhamdullilah, kita berhasil merebut kewenangan kita dilaut," kata Jamhur sumringah.

Sebelumnya, Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan sebagai pemohon dinyatakan berwenang memungut retribusi atas pemanfaatan ruang laut yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dimana ‌selama ini pemanfaatan ruang laut Kepri dipungut oleh Kementerian Perhubungan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Namun, kedepan Pemprov Kepri telah berhak memungut retribusi jasa kepelabuhanan sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 135 ayat (1) UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.(tom)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved