Target Pendapatan Daerah di APBD 2019 Turun. Ini Penjelasan Bupati Karimun

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019 mulai dibahas di DPRD Karimun.

Hal itu setelah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq-Anwar Hasyim secara bersama-sama menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Karimun tahun anggaran 2019 saat sidang Paripurna DPRD Karimun, Rabu (31/10/2018) siang.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Karimun, Azmi, dengan dihadiri 18 orang anggota DPRD Karimun.

Dalam pidatonya, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan target pendapatan daerah di tahun 2019 diprediksikan turun sebesar 0,91 persen.

Rafiq mengatakan pendapatan daerah pada 2019 ditargetkan sebesar Rp1,2 triliun atau tepatnya Rp 1.265.797.555.000.

Angka itu lebih rendah dari pendapatan tahun 2018 yaitu Rp 1.277.497.207.635.

Kepada wartawan usai Paripurna, Rafiq menjelaskan penurunan target pendapatan itu lebih dikarenakan belum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) perihal dana tunda-salur dari pemerintah pusat.

Sehingga dana rutin dari pusat meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer juga belum diketahui.

Begitu juga dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah Provinsi Kepri, sampai saat ini diakui Rafiq juga belum diketahui.

Namun begitu, Rafiq optimistis dalam sisa waktu 2 bulan ke depan, semua dana baik dari pemerintah pusat dan provinsi itu akan dapat diketahui.

"Ini baru awal, kita belum tahu DAK berapa, DAU dapat berapa, DBH dari provinsi dapat berapa. Jadi, ya kita harus realistis. Nanti kalau sudah turun dananya, bisa saja nanti saat pembahasan targetnya berubah. Mudah-mudahan dalam sisa waktu dua bulan ini, semua sudah clear," kata Rafiq didampingi Wabup Anwar Hasyim, Rabu.

Penurunan target juga terjadi untuk belanja daerah sebesar 4,26 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu sekitar Rp1,4 triliun menjadi sekitar Rp1,3 triliun.

Baca: Kementerian PUPR Kucurkan Dana Rp 3 M Bangun Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Perdesaan Karimun

Baca: Pengusaha Mesir Tertarik Jajaki Investasi Penyimpanan Minyak dan Ekspor Buah-buahan dari Karimun

Baca: ARAH Siapkan Anggaran Akomodir Pengalihan Program Jamkesda ke JKN-KIS

Berikutnya pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan ditargetkan sekiatr Rp125 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak ada.

Sehingga pembiayaan netto dalam rancangan KUA-PPAS APBD Karimun 2019 adalah sekitar Rp 125 miliar.

Paripurna penyampaian KUA-PPAS APBD Karimun 2019 tidak berlangsung lama setelah seluruh fraksi sepakat menyampaikan pandangan umumnya secara tertulis. (*)