Batam Terkini

Peleburan BP Batam Memantik Polemik: Ini Fakta-fakta yang Menyeruak

Berbagai elemen atau stakeholders melontarkan argumennya sesuai kompetensinya. Pro dan kontra, bahkan berbagai sinyalemen muncul.

Penulis: Dewi Haryati |
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida 

TRIBUNBATAM.ID - Peleburan BP Batam atau rencana pelimpahan kepemimpinan BP Batam menjadi ex-officio Walikota Batam memantik polemik panjang.

Berbagai perspektif muncuat menanggapi rencana peleburan BP Batam sebagaimana yang disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada 12 Desember 2018 lalu di Kantor Presiden.

Berbagai elemen atau stakeholders melontarkan argumennya sesuai kompetensinya. Pro dan kontra, bahkan berbagai sinyalemen muncul.

Ada yang beralasan karena pertumbuhan ekonomi, ada yang mempertanyakan legalitas perundang-undangannya, ada yang mempertanyakan kemamfaatannya, bahkan ada yang menafsirkan ke ranah politik, hingga kecurigaan ada skandal besar.

Baca: Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru 2019, Contek 15 Ide Ini

Baca: Dampak Perubahan Kepala BP Batam Ex-Officio Wali Kota, Proyek Jangka Panjang Ditunda

Baca: 7 Berita Terkait Kabar BP Batam Mau Dibubarkan. Pernyataan Darmin Hingga Reaksi Gubernur Kepri

Berikut fakta-fakta yang terungkap seiring bergulirnya polemik tentang rencana peleburan kepemimpinan BP Batam menjadi ex-officio Walikota Batam.

1. Curigai Menko yang Terkesan Terburu-buru

Keputusan untuk meleburkan kepemimpinan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam serta menjadikan Walikota Batam sebagai pimpinan BP Batam bisa berpotensi blunder bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Peleburan ini disebut Menko Perekonomian-- sebagaimana hasil rapat terbatas, sebagai langkah untuk menghilangkan dualisme yang selama ini ada di Batam.

Namun, keputusan tersebut dinilai lebih banyak bermuatan kepentingan politik.

Politisi Partai PDI-P Anton mengatakan, ada beberapa persoalan yang harus ditarik mengenai Batam saat ini. Terlebih keputusan tersebut dinilai diambil dengan kesan yang buru-buru.

"Pertama, ada gak permainan politik dibalik itu? karena ada kecurigaan kenapa ini harus cepat-cepat diputuskan? ini persoalan besar dan anggaran yang besar," kata Anton dalam diskusi bertajuk "Batam Mau Diapain?" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

Menurutnya, peleburan tersebut jika tidak disertai runtutan penyelesaian aturan birokrasi yang jelas, maka akan menghancurkan sebuah visi besar yaitu menjadikan Batam sebagai pusat investasi dan industri seperti Singapura.

Ia menambahkan, bukan tidak mungkin keputusan tersebut bisa menjadi bumerang bagi Jokowi di tahun politik ini.

"Kalau ini nanti digoreng pihak lawan, berpotensi blunder ya. Kita khawatir, jangan sampai jadi satu skandal yang besar dan ini harus dibuka harus dipahami dan diputuskan itu kalau bisa setelah pilpres," katanya.

2. Sudah 89 Kali PP Dibahas Tetap Nihil

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved