BP BATAM DIBUBARKAN

7 Berita Terkait Kabar BP Batam Mau Dibubarkan. Pernyataan Darmin Hingga Reaksi Gubernur Kepri

Kabar BP Batam mau dibubarkan berhembus kencang sejak Rabu siang kemarin, setelah Presiden menggelar rapat terbatas di Istana yang diikuti menteri

7 Berita Terkait Kabar BP Batam Mau Dibubarkan. Pernyataan Darmin Hingga Reaksi Gubernur Kepri
dok KOMPAS.com/TRIBUNBATAM.id
Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kabar BP Batam mau dibubarkan berhembus kencang sejak Rabu siang kemarin, setelah Presiden menggelar rapat terbatas di Istana yang diikuti sejumlah menteri.

Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Wakil Menteri Keuangan Madiasmo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Rapat membahas mengenai perkembangan ekonomi Batam yang berujung pada persoalan BP Batam.

Baca: TNI Polri Tembak 3 Anggota KKB Tewas saat Operasi Kejar Kelompok Separatis Papua

Baca: Hasil Liga Champion Man City vs Hoffenheim - Menang 2-1, Pemain Muda Antar Man City Juara Grup F

Baca: Prakiraan Cuaca BMKG, Wilayah Ini Diprediksi Hujan Sejak Pukul 10.00 Pagi Sampai 16.00 Wib Sore Ini

Baca: Hasil Liga Champion Young Boys vs Juventus - Juventus Kalah, Guillaume Hoarau Cetak Dua Gol

BP Batam selama ini memperoleh kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan, untuk mengeluarkan perizinan lalu lintas keluar masuk barang.

Perizinan tersebut di antaranya Perizinan IP plastik dan scrap plastik, perizinan IT-PT, perizinan IT cakram, perizinan IT alat pertanian, perizinan IT garam perizinan impor mesin fotocopy dan printer berwarna, perizinan pemasukan barang modal bukan baru, perizinan bongkar muat pelabuhan khusus, perizinan pelepasan kapal laut.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, berdasarkan rapat terbatas dengan Presiden terkait pengembangan Batam. Dalam rapat tersebut muncul keluhan dari pengusaha, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan pihak lain tentang dualisme kewenangan di Batam.

"Tadi presiden dan wakil presiden memutuskan dualisme itu harus dihilangkan, ya lebih kurang akan begitu (dibubarkan)," kata Darmin di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/12/2018)

Menurut Darmin, untuk menghilangkan adanya dualisme yang dapat menghambat realisasi investasi, maka diputuskan persoalan kewenangan di Batam ke depan kembali dipegang oleh kepala daerah.

Berikut 7 berita populer terkait kabar rencana pembubaran BP Batam dan mengalihkan kewenangan kepada Pemko Batam:

1. BP Batam Dibubarkan, Kewenangan ke Pemko Batam. Darmin: Tahun Baru Sudah Satu Tangan

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Menko Polhukam Wiranto (kiri), Menkeu Sri Mulyani ( kanan) bersiap memberikan arahan tentang program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/7). Presiden Joko Widodo meminta kepada pejabat Eselon I, II dan III Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan untuk pro aktif, serius dan siap melayani para wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak.
Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Menko Polhukam Wiranto (kiri), Menkeu Sri Mulyani ( kanan) bersiap memberikan arahan tentang program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/7). Presiden Joko Widodo meminta kepada pejabat Eselon I, II dan III Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan untuk pro aktif, serius dan siap melayani para wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak. (Harian Warta Kota/henry lopulalan)

Peralihan kewenangan BP Batam ke Pemko Batam segera dilakukan. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, peralihan kewenangan BP Batam ke Pemko Batam sudah harus dijalankan awal tahun 2019.

Halaman
1234
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved