BATAM TERKINI

Tarif UWTO di Batam Diturunkan Tapi Pendapatan Justru Melejit. Ternyata Ini Penyebabnya!

BP Batam menetapkan kebijakan jika tarif sewa lahan (UWTO) angkanya diturunkan. Menariknya setelah diturunkan, pendapatan justru melejit. Ini sebabnya

Tarif UWTO di Batam Diturunkan Tapi Pendapatan Justru Melejit. Ternyata Ini Penyebabnya!
DroneFotografi/Indra Johanes
Gedung BP Batam dari udara 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Realisasi pendapatan kantor lahan yang semula hanya dipatok Rp 267 miliar ternyata mencapai Rp 420 miliar.

Angka tersebut didominasi pendapatan dari pembayaran UWT (uang wajib tahunan). Baik pengurusan baru ataupun perpanjangan.

Padahal, tahun ini BP Batam menetapkan kebijakan jika tarif sewa lahan atau UWT tersebut diturunkan.

"Alhamdulillah realisasinya lebih. Padahal tarif turun, menurut kami ini akibat perubahan di perka yang mempermudah untuk pembayaran perpanjangan UWT (Uang Wajib Tahunan)," kata Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo, Jumat (28/12).

Baca: Jika BP Batam Dilebur Pemko, Masyarakat Tetap Harus Bayar UWTO? Begini Penjelasan Lukita

Baca: BREAKING NEWS. Pejabat Kementerian PUPR Terjaring OTT KPK, 20 Orang Diamankan Beserta Sekardus Uang

Baca: Cek Bawahannya yang Terjerat OTT KPK di Kementerian PUPR, Irjen PUPR Widiarto Datangi KPK

Baca: OTT KPK di Kementerian PUPR, Menteri Basuki Kaget, Belum Tahu Siapa Pejabat yang Tertangkap

Baca: Keluarga Korban Lion Air Jatuh yang Menggugat Boeing Makin Banyak, Mencapai 30 Orang

Perubahan dari Perka No.10 Tahun 2017 menjadi Perka No.27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan, dinilai memberikan hal positif.

Banyak pihak yang mendapat alokasi lahan, walaupun batas waktu UWT-nya belum berakhir, sudah mengajukan permohonan perpanjangan UWT.

Lebih lanjut, Dwi menjelaskan dari penerimaan sebesar Rp 420 miliar itu, mayoritas berasal dari pembayaran UWT, baik perpanjangan UWT maupun UWT baru.

"Untuk perpanjangan, mayoritas dari kawasan industri. Contohnya di kawasan Tanjunguncang. Ada beberapa yang hampir habis UWT, ada yang masih lama sampai 2024,2026," ujarnya.

"Melihat perubahan di Perka No.27 Tahun 2017, 10 tahun terakhir boleh lakukan perpanjangan, dan kita juga melihat lahannya sudah dibangun, makanya bisa diproses. Memang banyak yang ingin membayar UWT karena banyak kemudahan dan prosesnya juga sudah bisa terlihat," sambung Dwi.

Tak hanya kawasan industri, di permukiman besar di Batam juga banyak yang sudah melakukan pembayaran perpanjangan UWT.

Di sisi lain, kinerja kantor lahan BP Batam juga terlihat dari komitmen investasi untuk alokasi lahan yang sudah disetujui surat keputusan (skep) dan perjanjian pengalokasian lahan (PPL)nya.

"Ada penambahan komitmen investasi dari yang sudah disetujui Skep dan PPL. Oktober lalu sekitar Rp 5,2 triliun sampai Desember ini ada peningkatan sebesar Rp 235 miliar. Diantaranya Rp 70 miliar dari jasa dan perumahan Rp 153 miliar," ujarnya.

Sehingga total komitmen investasi untuk alokasi lahan yang sudah disetujui skep dan PPL-nya sebesar Rp 5,435 triliun, atau hampir Rp 5,5 triliun.

"Kalau bisa dilakukan pengawasan yang ketat, dan evaluasi terhadap rencananya baik, insya Allah yang sudah dikomitmen ini bisa jalan dan bisa menggerakkan ekonomi di Batam," kata Dwi. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved