Total 88 Perusahaan Fintech Kantongi Izin, Ini Daftar 10 Fintech Baru yang Sudah Kantongi Izin OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali merilis nama-nama penyelenggara financial technologi (Fintech) yang terdaftar dan mengantongi izin di OJK.

Total 88 Perusahaan Fintech Kantongi Izin, Ini Daftar 10 Fintech Baru yang Sudah Kantongi Izin OJK
orrick
Ilustrasi Fintech 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali merilis nama-nama penyelenggara financial technologi (Fintech) yang terdaftar dan mengantongi izin di OJK.

//

Hingga 21 Desember 2018, jumlah penyelenggara financial technology (fintech) terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertambah lagi.

Berdasarkan informasi yang dirilis OJK pada 8 Januari, total penyelenggara fintech terdaftar dan berizin sebanyak 88 perusahaan.

Pada 7 Desember 2018, OJK mencatat baru ada 78 fintech. Dengan begitu, ada 10 fintech yang baru terdaftar. Sepuluh fintech ini adalah:

Baca: KABAR BAIK! Pekerja Kena PHK Bakal Dapat Tunjangan Rp 14 Juta, Begini Cara Mendapatkannya

Baca: Ridwal Kamil Sebut Nilai Kerugian Ekonomi karena Kemacetan Jabodetabek: 65 Triliun, Bukan 80 Juta

Baca: Semua Orang Lewat Ditantang Berduel, Warga Geram dan Hajar Pemuda Ini Hingga Babak Belur

Baca: Perubahan di BP Batam Sangat Cepat, Ini Kekhawatiran Pengusaha Terkait Investasi di Batam

Baca: Ahok Bebas 24 Januari, Simak Kilas Balik Perjalanan Kasus Ahok Sebelum Dipenjara 2 Tahun

1. AdaKami (PT Pembiayaan Digital Indonesia)
2. ModalUsaha (PT Indo Fintek Digital)
3. Asetku (PT Pintar Inovasi Digital)
4. Danafix (PT Danafix Online Digital)
5. Lumbung Dana (PT Lumbung Dana Indonesia)
6. lahansikam (PT Lampung Berkah Finansial Teknologi)
7. Modal Nasional (PT Solusi Teknologi Finansial)
8. Dana Bagus (PT Dana Bagus Indonesia)
9. ShopeeKredit (PT Lentera Dana Nusantara)
10. Ikredo online (PT Investdana Fintek Nusantara)

Menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, terdapat perbedaan antara status berizin dan terdaftar.

Untuk mendapatkan status terdaftar, perusahaan wajib memiliki modal yang disetor Rp 1 miliar dan rutin melakukan pelaporan setiap tiga bulan sekali selama satu tahun.

Laporan berkala itu meliputi jumlah pemberi pinjaman, kualitas pinjaman, dan kegiatan perusahaan.

Kemudian, menurut OJK, fintech-fintech ini sudah membuktikan bisnis modelnya bisa berjalan dengan baik, maka fintech ini bisa mengajukan perizinan.

Pengajuan izin ini juga disertai dengan kewajiban untuk memiliki modal yang disetor Rp 2,5 miliar.

Dengan begitu, perusahaan yang sudah mengantongi izin bisa beroperasi dan menjalankan bisnisnya secara permanen.

Di tengah maraknya fintech ilegal yang melakukan praktik penagihan yang tidak sesuai etika, OJK menghimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaran fintech peer to peer (P2P) lending yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. (*)

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved