BATAM TERKINI
Titik Jemput Taksi Online Ditetapkan, Kepala Disbudpar Batam : Paling Penting Wisatawan Nyaman
Taksi online kini memiliki 41 titik jemput penumpang, apa kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam?
Penulis: Dewi Haryati |
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata berharap kesepakatan yang telah dicapai antara perwakilan sopir taksi konvensional dan sopir taksi online bisa memberi angin cerah bagi dunia wisata.
Ia berharap pariwisata di Batam bisa lebih berkembang, ada peningkatan dari sisi jumlah wisatawan yang berkunjung. Paling penting, wisatawan nyaman saat berada di Batam. Khususnya saat menggunakan transportasi.
"Dalam pengembangan pariwisata itu, perlu kejelasan, keamanan, kenyamanan, kebersihan. Kalau semuanya jelas, pasti berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pariwisata," kata Ardi, Rabu (30/1/2019).
Ia melanjutkan, persoalan taksi-transportasi, termasuk di antara konsep 3 A pengembangan pariwisata yang mencakup aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Transportasi masuk dari sisi amenitas.
"Kita sangat mendukung adanya kesepakatan titik lokasi penjemputan penumpang untuk transportasi berbasis aplikasi. Kita memang butuh aturan terkait transportasi," ujarnya.
Dikatakan, pembenahan dalam urusan transportasi diperlukan.
• Sejumlah Titik Jemput Taksi Online Batam Dinilai Kurang Ramah Wisatawan, Ini Komentar Ketua Asita
• 41 Titik Jemput Taksi Online Ditetapkan, Ini Sanksi Bagi Driver yang Melanggar Kesepakatan
• Tak Bisa Order Sembarangan, Taksi Online di Batam Bakal Miliki Titik Jemput Penumpang
Tidak lain, agar wisatawan yang berkunjung ke Batam tetap bisa merasakan kenyamanan selama berada di Batam. Pada akhirnya, diharapkan ada peningkatan wisatawan yang berkunjung ke Batam.
"Memang beberapa waktu lalu, ada persoalan ribut soal penumpang di Batam. Tapi itu hanya persoalan parsial. Tidak sampai jadi isu internasional," kata Ardi.
Ia melanjutkan, setiap daerah pastinya memiliki persoalan tersendiri. Tugas pemerintah daerah sebagai pemegang regulasi, adalah berkoordinasi dengan pihak lainnya supaya ada pembenahan.
"Apalagi amenitas ini juga berkaitan dengan daya dukung pariwisata. Jadi pembenahan transportasi, memang diperlukan," ujarnya. (wie)