Terkait Kepemimpinan di BP Batam, Pemerintah Pusat Tetapkan Deadline 6 Bulan

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, nasib Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ( BP Batam) segera ditentukan dalam waktu dekat ini.

Sebab, kini tampuk kepemimpinan di BP Batam masih belum jelas karena masih terjadi dualisme.

"Tujuan kita supaya jangan tumpang tindih (kepemimpinan). Jadi sekarang lagi kita cari formatnya," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Luhut mengungkapkan, saat pembentukan BP Batam ketika itu belum terbentuk sebuah kabupaten/kota di sana.

Sehingga keberadaannya berdiri sendiri, namun seiring perjalanan lahirlah daerah dengan kepada pemerintahannya.

"Dulu, BP Batam dibuat belum ada kabupaten, belum ada kota. Kemudian terjadilah dualisme. Sekarang inginnya supaya jadi satu, lagi dicari solusi apakah mungkin nanti Presiden menerbitkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang)," ujarnya.

• BP Batam Targetkan Rp 1,1 Triliun Investasi Masuk Selama 2019, Ini Rencana Mewujudkannya

• Edy Putra Irawady Bocorkan Aturan Wali Kota Ex Officio Kepala BP Batam

• FTZ Batam Disebut Aneh, Kepala BP Batam Tawarkan KEK ke Pengusaha: Kami Tak Paksa, Silahkan Pilih!

• Kepala BP Batam Ungkap Keanehan FTZ di Batam Versi Pengusaha, Mulai Izin Ekspor hingga Syarat SNI

Dia menjelaskan, hingga kini penyelesaian terkait nasib BP Batam masih terus dibahas.

Seperti apa langka terbaik untuk menentukan keberadaan dan pimpinan BP Batam ke depannya. Sehingga tidak berlarut masalah tersebut.

"Itu (solusinya) dalam penggodokan final. Saya harap tidak lebih dari enam bulan selesai," ungkapnya.

Diketahui, keberadaan dan nasib BP Batam masih belum jelas hingga kini.

Karena adanya dualisme antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam terkait pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini.

*Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nasib BP Batam Segera Diputuskan"