ANAMBAS TERKINI

Soal Pembentukan Kecamatan Baru, Pemda Anambas Tunggu Pertemuan dengan Kemendagri

Ia menambahkan, sejumlah dokumen pendukung, bakal disiapkan untuk mendukung pembentukan kecamatan yang diusulkan pada tahun 2012 itu

Soal Pembentukan Kecamatan Baru, Pemda Anambas Tunggu Pertemuan dengan Kemendagri
TRIBUNBATAM.id/ISTIMEWA
Pertemuan antara perwakilan Pemerintah Daerah, panitia pembentukan kecamatan dan DPRD dengan Sekretaris BNPP Republik Indonesia, Suhajar Diantoro di Jakarta. Tribun/istimewa. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menunggu pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembentukan kecamatan baru.

Pertemuan yang rencananya akan dilakukan pekan ketiga Maret 2019 ini.

Pertemuan ini merupakan tindaklanjut beberapa pertemuan sebelumnya mengenai pembentukan Kecamatan Kute Siantan.

"Rencananya minggu ketiga di bulan ini. Orang Kemendagri yang mengundang," ujar Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Anambas, Raja Almizan Senin (11/3/2019).

Ia menambahkan, sejumlah dokumen pendukung, bakal disiapkan untuk mendukung pembentukan kecamatan yang diusulkan pada tahun 2012 itu.

Beberapa dokumen seperti persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan dokumen pendukung lainnya bakal disiapkan dalam pertemuan di Jakarta yang rencananya akan dihadiri oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas itu.

Pemadaman Listrik di Anambas, Warga: Sudahlah Hari Panas, Listrik Mati Pula

Banyak Warga yang Gunakan Layanan Pindah Memilih, KPU Anambas Tetap Hati-hati, Ini Sebabnya

Pesan Wali Kota Tanjungpinang Saat Resmikan Kantor Unit PLN: Jika Naik Tarif Kita Duduk Bersama Dulu

Pembunuhan Kim Jong Nam, Pengadilan Malaysia BebaskanSiti Aisyah, Hakim: Dia Boleh Pergi Sekarang

Anak Bunuh Ibunya Karena Permintaan Buatkan Kue Tak Dipenuhi, Padahal Sang Ibu Lagi Sakit

"Tentu kami akan bawa dokumen pendukung. Dari Kemendagri yang mengundang kami. Poin dari pertemuan itu apakah ada persetujuan mengenai pembentukan kecamatan itu," ungkapnya.

Raja terkejut ketika disinggung soal dukungan Pulau Tokong Berlayar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke Kecamatan Kute Siantan.

Meski demikian, pihaknya membenarkan kalau BNPP memberi dukungan terkait salahsatu pulau terluar itu untuk merealisasikan Kecamatan Kute Siantan.

"BNPP yang akan menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. ‎Kemarin memang ada pertemuan dengn BNPP di Jakarta," katanya. \

Ketua Panitia Pementukan Kecamatan Kute Siantan Sudirman Kasim, mengatakan, menunggu audiensi minggu ketiga ke Kemendagri di Jakarta.

Ia sempat mendapat informasi kalau minggu kedua pada Maret ini, tim Kementrian Dalam Negeri akan turun ke Anambas.

"Pada prinsipnya, kami menunggu adanya audiensi itu. Berbagai cara akan kami tempuh, supaya usulan kami tentang pembentukan kecamatan ini dapat terealisasi," ungkapnya.

Masyarakat di lima desa yang tergabung sebagai Kecamatan Kute Siantan bakal melakukan aksi yang lebih besar di alat vital nasional yang berada di kawasan Kute Siantan, bila sampai tanggal 10 April tidak mendapat keputusan tentang persetujuan pembentukan Kecamatan Kute Siantan.

"Langkah itu akan kami tempuh bila tidak juga mendapat persetujuan. Kami menyebutnya dengan aksi damai 103. Aksi ini akan lebih besar dibandingkan dengan aksi damai yang dilakukan di depan gedung DPRD pada bulan Februari 2019 ‎kemarin," ungkapnya.(tyn)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved