BATAM TERKINI

Kemenkop Usulkan 40 Ribu Koperasi Dibubarkan, Di Batam Sebanyak 131 Koperasi Masuk Dalam Usulan

“Intinya pemerintah memberikan kemudahan fasilitas dan perlindungan. Tapi ketika koperasi tidak menjalankan tugas-tugasnya ya harus kita tindak sesuai

Kemenkop Usulkan 40 Ribu Koperasi Dibubarkan, Di Batam Sebanyak 131 Koperasi Masuk Dalam Usulan
TRIBUNBATAM.id/NABELLA HASTIN PINAKESTI
Suparno, Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM saat menyampaikan materinya pada kegiatan bimtek penerapan dan tatacara penilaian dan kepatuhan koperasi, yang berlangsung di Hills Hotel, Kamis (14/3/2019) 

Laporan Tribun Batam Nabella Hastin Pinakesti

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ada 40 ribu unit koperasi diusulkan untuk dibubarkan. Usulan pembubaran itu diakibatkan koperasi tidak aktif lagi dan tidak melaksanakan RAT.

Demikian disampaikan Suparno Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) dalam kegiatan bimbingan teknis penerapan dan tata cara penilain kepatuhan koperasi yang berlangsung di The Hills Hotel, Kamis (14/3/2019).

Suparno mengtatakan dalam paparannya menyampaikan adanya formasi koperasi yang harus dijalankan oleh Kemenkop.

“Adanya reformasi koperasi ini kan pasti menginginkan koperasi berkualitas, yang diukur dengan standar-standar,” ujarnya Kamis (14/3/2019).

Dalam menertiban koperasi yang telah berbadan hukum, Suparno mengatakan ada lebih dari 211 ribu unit, kemudian dipilah kembali menjadi 40 ribu unit yang diusulkan untuk dibubarkan.

Unik, Ada Perumahan Khusus Janda di Pasuruan, Penghuninya Bisa Tinggal Gratis, Tapi Ada Syaratnya Lo

Api Kembali Menyala Lagi, Petugas Damkar Padamkan Api di Dua Lokasi

Sempat Dituduh Terlibat Skandal, Lee Hong Ki FT Island Respon Keterlibatan Leadernya Choi Jong Hoon

Kesal Karena Sering Diperintah Jadi Alasan Pria Ini Bunuh Istrinya, Padahal Tak Pernah Cekcok

Ia juga menegaskan bahwa apalabila koperasi telah diusulkan untuk dibubarkan tentu sudah tidak aktif lagi.

“Berarti koperasi-koperasi tersebut sudah tidak melaksanakan RAT, dan dibentuknya hanya karena semangat saja,” ujarnya.

Dalam hal pengawasan yang telah dilakukan, Suparno juga memaparkan bahwa hasil pengawasan akan dibentuk dalam sebuah rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut.

Kemudian, apabila laporan tersebut tidak dapat diperbaiki maka akan dikenakan sanksi administratif, serta apabila terdapat indikasi tindak pidana, maka Menteri akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Halaman
12
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved