KPK Ingatkan Semua Kepala Sekolah Terkait PPDB yang Sebentar Lagi Akan Dilaksanakan di Indonesia

TRIBUNBATAM.id - Sebentar lagi akan masuk momen Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) di Indonesia.

Biasanya, setiap tahunya ada saja pihak sekolah yang tersandung kasus hukum terkait penerimaan murid baru.

tak Heran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan kepala sekolah se-Jawa Timur untuk tidak memanfaatkan momen ini penerimaan untuk memperkaya diri.

Hal ini disampaikan Komisioner KPK Basaria Pandjaitan ketika bersama tim sosialiasi berkunjung ke kantor TribunJatim Network (Harian Surya), Selasa (23/4/2019).

• Angkut Pemudik Lebaran 2019, Pelni Cabang Batam Bakal Tambah Armada Terjunkan KM Dorolonda

• Usulan People Power Darinya Ditolak Prabowo Subianto, Habib Rizieq Shihab Mengaku Kecewa

• Dirut PLN Sofyan Basir tersangka Proyek PLTU di Riau. Terima Bagian yang Sama dengan Tersangka Lain

• Anggota Polisi Dikeroyok 10 Orang Saat Makan di Cafe, 3 Pelaku Ditangkap, 7 Lainya Masih Buron

Kata Basaria, PPDB yang akan segera berlangsung bulan-bulan mendatang bisa menjadi peluang munculnya perilaku koruptif di sekolah.

Asep Rahmat Suwandha, Koordinator Wilayah 6 Korsup KPK, menambahkan, peringatan itu disampaikan tim KPK kepada ratusan kepala sekolah SMA se-Jawa Timur di Hotel Majapahit, Senin (22/4/2019) malam.

"Kami sampaikan kepada mereka bahwa kami (KPK) sudah punya nama SMA berikut kepala sekolahnya yang terindikasi tidak baik. Jadi, jangan main-main," kata Asep Rahmat Suwandha.

Kata Asep, di sektor pendidikan, bukan hanya kepala sekolah yang diamati dan disorot KPK, tetapi juga para kepala cabang dinas pendidikan di tingkat kecamatan.

"Kami juga sudah menyimpan nama-nama dan lokasi kantor cabang dinas pendidikan di kabupaten kota yang terindikasi korupsi," kata Asep.

Menurut Basaria, saat ini kepala cabang dinas pendidikan punya peran besar dalam pelaksanaan program pendidikan di kabupaten kota.

"Kepala dinas sudah tidak lagi mampu mengurus semua pekerjaan sehingga banyak pekerjaan yang dilimpahkan ke kepala cabang dinas pendidikan," kata Basaria.