Koalisi Prabowo-Sandi Mulai Terlihat Retak, Yunarto Wijaya Ungkap Penyebabnya

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Isu perpecahan di kubu Prabowo-Sandiaga atau koalisia adil makmur sudah semakin sulit ditutup-tutupi karena sejumlah elite di dalamnya mulai saling serang dan ejek.

Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politica, Yunarto Wijaya membeberkan pendapatnya soal alasan mengapa koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa terpecah.

Hal tersebut disampaikan Yunarto saat menjadi narasumber di program Kompas Petang KompasTV, Kamis (9/5/2019).

• Sebut SBY Seperti Serangga, Waketum Gerindra Minta Demokrat Keluar dari Koalisi, Singgung Hambalang

• Kivlan Zen Tuding SBY Licik, Partai Demokrat Bereaksi: Masa Mayjen Liar dan Onar Mau Nilai Presiden

Dalam pemaparannya, Yunarto menilai, perpecahan terjadi karena sikap-sikap kubu Prabowo-Sandi yang terus memunculkan polemik.

"Sikap-sikap keras dari sebagian kubu Pak Prabowo yang kemudian mengatakan bahwa hasil KPU pasti memenangkan Pak Prabowo, bahwa hasil akan berbeda dengan quick count, bahwa kemudian harus dilakukan people power dan segala macem itu," kata Yunarto.

Yunarto menjelaskan, hal tersebutlah yang kemudian menjadikan koalisi 02 retak.

"Pada akhirnya malah memajukan keretakan koalisi," ujar dia.

Yunarto menilai, jika hal-hal tersebut tidak terjadi, maka keretakan di koalisi itu kemungkinan baru akan muncul pada saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara di 22 Mei 2019 mendatang.

"Yang seharusnya mungkin baru akan muncul, itupun mungkin, pada 22 mei atau setelahnya. Tetapi sikap yang mungkin memancing polemik ini membuat sebagian partai mulai berpikir," ungkap dia.

"Kalau saya ikut dalam kekisruhan ini, mungkin ada resiko yang saya harus tanggung," lanjut Yunarto, menebak pemikiran partai koalisi.

Yunarto lantas menyinggung pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin yang mengaku bahwa partainya tak menemukan ada indikasi kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Demokrat melalui Pak Amir Syamsuddin sudah mengatakan tim analisis Demokrat belum menemukan adanya indikasi kecurangan atau yang sifatnya terstruktur dalam pemilu," ujar Yunarto.

"Jadi menurut saya sih ini sebuah indikasi yang kemudian mungkin awalnya akan baru dibicarakan setelah 22 mei."

"Tetapi karena polemik yang terlalu ramai dibicarakan di publik saat ini memaksa mereka untuk bersikap terlebih dulu," sambung dia.

Yunarto menyebutkan, koalisi yang sebenarnya itu seharusnya baru terbentuk secara legal ketika hasil sudah ditentukan.

"Koalisi itu kan secara legal baru akan terbentuk ketika kekuasaan sudah terbentuk, ketika kemudian kalau kita mau bicara secara praktis, koalisi itu baru terbentu di barisan yg menang ketika bagi-bagi menteri sudah terjadi, dan ketika barisan oposisi sudah mengetahui porsi bagian kekuasaan misal di DPR," papar dia.

"Sekarang semua masih dalam konteks bicara di kode etik saja," tandas Yunarto.

Simak videonya mulai menit ke 8.10: