Komisi II DPR RI Tolak Walikota Batam Jadi Ex-Officio, Ini yang Mereka Takutkan

Komisi II DPR RI menggelar rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait wacana Ex-Officio, Senin (13/5/2019) Mambahas terkait Kawasan Otorita atau BP Batam. Ra

Komisi II DPR RI Tolak Walikota Batam Jadi Ex-Officio, Ini yang Mereka Takutkan
istimewa
Ketua KADIN Provinsi Kepri, Ketua KADIN Kota Batam, Kepala BP. Batam, Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Komisi II DPR RI menggelar rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait wacana Ex-Officio, Senin (13/5/2019) Mambahas terkait Kawasan Otorita atau BP Batam. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPR-RI Senayan.

Download Kumpulan Lagu Barat Populer 2019, Ada Alan Walker hingga Ed Sheeran dengan Justin Bieber

Cacar Monyet Ancam Batam, KKP Langsung Pantau Penumpang Dari Mesin Scanner di Pelabuhan Batam Centre

6 Kuliner dari Durian yang Cocok untuk Menu Buka Puasa Ramadhan, Ada Ice Cream hingga Durian Bakar

RDP tersebut dilakukan bersama Ketua DK PBPB Batam, Menko Perekonomian, Ketua Ombudsman RI, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan KemenkumHam RI, Ketua KADIN Provinsi Kepri, Ketua KADIN Kota Batam, Kepala BP Batam, Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada.

Dari Rapat tersebut diambil beberapa kesimpulan. Dan diharapkan nantinya bisa menjadi suatu acuan agar masyarakat Kota Batam lebih tenang dikemudian hari

Siap-siap, Tahun Depan Jenis Hape Jadul Ini Bakal Tak Bisa Pakai Whatsapp, Segera Ganti Hape Anda!

Kumpulan Resep Menu Buka Puasa Hari ke 8 Ramadhan 2019, dari yang Segar dan Gurih untuk Disantap

RAMADAN 2019 - Jadwal Buka Puasa Senin 13 Mei 2019 di Denpasar Jam 18:11 dan 33 Kota Lainnya

Foto hasil rapat Mambahas terkait Kawasan Otorita/BP Batam; bersama Ketua DK PBPB Batam/Menko Perekonomian, Ketua Ombudsman RI, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan KemenkumHam RI, Ketua KADIN Provinsi Kepri, Ketua KADIN Kota Batam, Kepala BP. Batam, Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada
Foto hasil rapat Mambahas terkait Kawasan Otorita/BP Batam; bersama Ketua DK PBPB Batam/Menko Perekonomian, Ketua Ombudsman RI, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan KemenkumHam RI, Ketua KADIN Provinsi Kepri, Ketua KADIN Kota Batam, Kepala BP. Batam, Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (istimewa)

Kesimpulan dari rapat tersebut diantaranya:

Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Sepakat agar pemerintah membatalkan rencana Penunjukan walikota Batam sebagai Ex-Offecio karena akan berpotensi  terjadi Mal Administrasi.

Selanjutdnya dalam rapat tersebut, Pemeintah diminta untuk membuat peraturan pemerintah (PP) antara hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusaha (BP) Kawasan Perdagangan Bebabas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Video Dugemnya Viral, Seorang Polisi Diperiksa Propam, Hasil Tes Urin Positif Narkoba

6 Kuliner dari Durian yang Cocok untuk Menu Buka Puasa Ramadhan, Ada Ice Cream hingga Durian Bakar

Komisi II DPR RI juga meminta Ombusdsman RI untuk segera menindak lanjuti keputusan rapat untuk segera Mengirim surat kepada Presiden RI terkait hasil kajian penyelesaian masalah Batam.

Penulis: Eko Setiawan
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved