Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Anggarkan Rp 30,6 Triliun, Pembangunan Butuhkan Waktu Lima Tahun

"Rumah dinas PNS dan TNI/Polri akan didanai dengan skema ini. Setidaknya sumber pembiayaan dengan skema KPBU akan dibutuhkan Rp 340,6 triliun," ujar B

Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Anggarkan Rp 30,6 Triliun, Pembangunan Butuhkan Waktu Lima Tahun
BIRO PERS SETKAB
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019). 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ibu kota baru.

Sementara itu, secara keseluruhan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 446 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana APBN tersebut diperuntukkan dalam pembangunan yang memakan waktu selama lima tahun.

"Sehingga setiap tahun APBN hanya dialokasikan sebesar Rp 6 triliun untuk membangun ibu kota baru," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Jokowi Nilai Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara Cocok Jadi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta

Pemindahan Ibu Kota Bikin Jakarta Makin Bersaing dengan Singapura, Simak Alur dan Tahapannya

Soal Infrastruktur hingga Fasilitas, Ini 3 Alasan Jokowi Sebut Kalimantan Timur Layak Jadi Ibu Kota

Bukit Soeharto di Kaltim Calon Ibu Kota RI, Contoh Pengelolaan Hutan di Zaman Pak Harto Berkuasa

Dana APBN tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan seluas 2.000 hektar.

Secara keseluruhan, lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota negara sebesar 40.000 hektar.

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, APBN digelontorkan untuk membangun istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, pengadaan lahan, serta ruang terbuka hijau.

Sementara sisanya, pemerintah akan mengandalkan BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta menggandeng swasta dengan skema kerja sama pemanfaatan (KSP).

Bambang mengatakan, skema KPBU dibutuhkan untuk membanguan infrastruktur utama pemerintahan (selain yang sudah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan serta sarana dan prasarana penunjang.

"Rumah dinas PNS dan TNI/Polri akan didanai dengan skema ini. Setidaknya sumber pembiayaan dengan skema KPBU akan dibutuhkan Rp 340,6 triliun," ujar Bambang.

Halaman
12
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved