Isu Gerindra Ditawari Jatah Menteri, PDIP: Jokowi Lagi Konsentrasi Rajut Persaudaraan Pascapilpres

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Beredar isu bahwa Partai Gerindra mendapatkan tawaran posisi menteri dalam pemerintahan 5 tahun ke depan.

Terkait hal itu, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku tak mengetahui secara persis apakah ada tidaknya usulan menteri kepada partai Gerindra.

Pasalnya, ia melihat Joko Widodo atau Jokowi selaku pemegang hak prerogatif yang menentukan struktur dan personel kabinet, hingga saat ini belum membicarakan mengenai struktur apalagi kabinet dengan partai-partai koalisi.

• Polda Sumsel Punya Dua PR Kasus Mutilasi, Setelah Vera Oktaria Kini Karoman

• Putra Jokowi, Kaesang Pangarep Protes kepada Ayahnya Karena Hal yang Satu Ini

• Kejanggalan 2 Poin Gugatan Kubu Prabowo-Sandi, Pakar Hukum: Mendiskualifikasi Bukan Kewenangan MK

"Karena beliau masih berkonsentrasi untuk merajut persaudaraan bangsa Indonesia sebagai implikasi Pileg-Pilpres kemarin," ujar Basarah, di Gedung DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2019).

Ia menilai terlalu prematur apabila dirinya memberikan penilaian apakah ada proposal menteri kepada partai Gerindra atau tidak.

Terutama, karena saat ini pihaknya masih berfokus pada rekonsiliasi nasional.

Wakil Ketua MPR itu juga mengaku PDI Perjuangan sendiri belum berbicara mengenai kemungkinan kadernya berada dalam Kabinet.

"Belum ada. Karena PDIP termasuk ibu Mega sendiri masih berkonsentrasi untuk mendukung pak Jokowi untuk rekonsiliasi nasional ini, menyatukan kembali komponen masyarakat Indonesia," ucapnya.

Alasannya, kata dia, Jokowi terpilih sebagai Presiden RI dan bukannya sebagai Presiden TKN atau Presiden partai-partai koalisi.

"Oleh karena itu, tugas yang sekarang dilakukan adalah bersama-sama dengan pak Jokowi dan partai koalisi lainnya menyatukan kembali seluruh kekuatan bangsa Indonesia saat ini," tukasnya.

Demokrat dan PAN

Ahmad Basarah juga menyebut tak bergabungnya Partai Demokrat dan PAN dengan koalisi Prabowo-Sandiaga pascapilpres 2019 bukanlah pengkhianatan.

Apalagi bila nantinya kedua partai tersebut menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Maruf Amin, menurutnya hal yang wajar dalam politik.

Sehingga ia menilai koalisi hanya dilakukan hingga pemilu usai. Setelahnya, Basarah menyarankan agar semua pihak dapat bersatu kembali membangun Indonesia.