Penerimaan PAD Kota Tanjungpinang Rendah, Riani: Kesadaran Masyarakat Untuk Wajib Pajak Masih Kurang

 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul menyampaikan kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan tingkat pendapatan asli daerah-nya (PAD) yang tinggi.

"Saat ini kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD Kota Tanjungpinang relatif sangat kecil yaitu hanya sekitar 14,22 persen. 

Untuk itu, kita akan berusaha lebih maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah," ucap Syahrul saat menghadiri kegiatan Gathering Wajib Pajak 2019.

Kegiatan ini disejalankan dengan Sosialisasi dan Dialog tentang Perpajakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang di Restoran Nelayan Tanjungpinang, Selasa (30/7).

Dia menyampaikan, pajak daerah tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Namun, kenyataannya penerimaan pajak daerah masih belum optimal, yaitu sebesar 57,12 persen dari pendapatan asli daerah.

• Sejak Pelabuhan Pelni Pindah Batuampar, Begini Kondisi Pedagang Kaki Lima di Sekupang Batam

• Waspada, BMKG Ingatkan Soal Gelombang Tinggi di Perairan Kepri dan Tujuh Provinsi di Indonesia

• Jual Lahan Hutan Lindung, PT PMB Berdalih Ingin Ikut Program Sejuta Rumah Presiden

• Penyidik KPK Perpanjang Masa Penahanan Nurdin Basirun 40 Hari Lagi

"Masih rendahnya penerimaan pajak daerah di Kota Tanjungpinang disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah," jelas Syahrul.

Wali Kota yang akrab dengan sapaan Ayah Syahrul ini mengimbau kepada para pengusaha yang memiliki kewajiban perpajakan daerah untuk taat dan sadar pajak.

"Mari bersama-sama menyatukan hati untuk sadar pajak, karena apabila ini dapat terlaksana dengan baik, maka kita telah ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah kita, serta ikut membantu percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbau Syahrul.

Kepala BP2RD Kota Tanjungpinang Riany mengatakan, pemerintah terus meningkatkan pendapatan daerah dengan cara meningkatkan wajib pajak yang aktif, kepatuhan, kualitas pelayanan, pengawasan secara intensif, pemeriksaan, penagihan serta penegakan hukum.

• Heboh di Medsos, Ngaku Diajak Pria Tua, Pengemudi Daihatsu Xenia Masuk Kuburan, Kondisinya Linglung

• Warga Pulau Panjang Tidak Percaya Abu Bakar Terlibat Gratifikasi Gubernur Kepri

• Ramalan Zodiak Hari Ini, Rabu 31 Juli 2019, Scorpio Sehat, Aquarius Cemerlang, Virgo Kreatif

• Dukung Pemulihan DAS, Iriana Jokowi Akan Hadiri Penanaman Mangrove di Tanjungpiayu Batam

"Semua itu juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Acara ini juga bertujuan menjalin komunikasi yang baik antara wajib pajak, dan Pemerintah kota Tanjungpinang," sebut Riani. 

Sebagaimana dilansir www.tanjungpinangkota.go.id, dalam pemungutan pajak ada 11 jenis pajak yang menjadi kewenngan pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, parkir air tanah, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan. 

"Pihak kami terus berupaya meningkatkan penerimaan sektor pajak dengan cara meningkatkan sejumlah wajib pajak aktif, kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk wajib pajak, pengawasan, serta pemeriksaan penagihan dan penegakkan hukum", terangnya

Dikatakan Riany, kegiatan family gathering ini bertujuan agar adanya persamaan persepsi harmonisasi dan komunikasi antara pemerintah dan para wajib pajak di Kota Tanjungpinang. Selain itu, sebagai bahan evaluasi pemerintah kota guna merumuskan perencanaan yang lebih guna mengoptimalkan pendapatan daerah.

"Melalui acara ini, pemko dan wajib pajak dapat berdialog dan berdiskusi untuk mencari solusi terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi," harapnya

• Kisah Prajurit Kopassus Takut Dimakan, Terpaksa ke Sarang Suku Kanibal di Papua, Begini Akhirnya

• PWI Pusat Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Wartawan Serambi Indonesia

• Inilah 3 Kehebatan KOOPSSUS TNI Bentukan Presiden Jokowi Gabungan 3 Angkatan

• BKPRMI Kepri Siap Perangi Narkoba, Maryono: Masjid Benteng Membangun Peradaban Bangsa

Sementara Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd mengatakan saat ini kontribusi pebdapatan asli daerah terhadap APBD Kota Tanjungpinang relatif kecil yaitu sekitar 14,22 persen.

"Pemko terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sebab sumber pendapatan asli daerah yang terbesar dari sektor pajak. Nantinya hasil pungutan pajak tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah," kata Wali Kota sebelum membuka acara garthering wajib pajak daerah

Wali Kota mengungkapkan bahwa saat ini penerimaan pajak daerah masih belum optimal yaitu sebesar 57,12 persen dari pendapatan asli daerah. Masih rendahnya penerimaan pajak di kota Tanjungpinang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pelaporan atau pembayaran pajak lebih rendah dari pendapatan dari omset penerima wajib pajak, dan usaha baru yang tidak melaporkan usahanya ke instansi terkait.

"Saya imbau kepada pengusaha untuk sadar pajak, dengan begitu bapak/ibu ikut memberi kontribusi terhadap pembangunan di kota Tanjungpinang," tegas Wali Kota kepada peserta wajib pajak.

Kegiatan yang turut dihadiri para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah, serta mitra pajak pemerintah Kota Tanjungpinang ini akan berlanjut selama sehari guna melakukan dialog interkatif bersama narasumber. (TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra)