Kawasan Kuliner Tepi Laut Bakal Dikelola BUMD

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Belum lagi pembangunan kawasan kuliner di tepi laut rampung, sudah ada oknum yang memperjual belikan lapak. Harga yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 5 juta. Padahal nantinya pengelolaan kawasan kuliner tersebut, akan diserahkan ke PT Tanjungpinang Makmur Bersama.

Harga lapak tersebut dijual berdasarkan lokasinya. Semakin strategis, maka semakin tinggi harganya. Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan terdengar kaget saat dikabari masalah tersebut. "Hah, kan nanti pengelolaan kawasan itu akan diserahkan ke BUMD. Jadi tak ada jual beli lapak," sebut Tatik pada Tribun, Kamis (9/2).

Disamping itu, Pemko juga sudah mendata siapa-siapa saja yang bisa berdagang di kawasan kuliner. Mereka adalah para pedagang yang sejak awal sudah berdagang di tepi laut. Ada sekitar 80 pedagang yang sudah didata. Memang sejak awal, hal itu yang menjadi alasan Pemko membangun kawasan kuliner di tepi laut.

BUMD sendiri sebenarnya sudah menyanggupi untuk mengelola kawasan kuliner tersebut. PT Tanjungpinang Makmur bersama sudah mengajuka surat permohonan ke Pemko. "Kami sudah mengajukan permohonan untuk mengelola kawasan itu," ujar Eva Amalia, Direktur PT Tanjungpinang Makmur Bersama.

BUMD sendiri kini sudah menghimpun para pedagang tersebut, lewat Ikatan Pedagang Anjungan Tepi Laut (IPATL). Sudah ada kepengurusan dan anggota yang total berjumlah 40 pedagang. Dalam waktu dekat ini mereka akan dikukuhkan, juga sekaligus menyerahkan kartu keanggotaan Jamsostek.

Memang para pedagang yang tergabung dalam IPATL ini diikutkan dalam Jamsostek, agar terjamin kesehatan dan hari tuanya. BUMD juga akan membuatkan koperasi pada pedagang. Sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan untuk berjualan, dengan pinjaman.