Apakah Orang Kaya Bisa Pakai BPJS?

Sesuai UU No. 24 tahun 2011 pasal 14 bahwa program JKN BPJS Kesehatan sifatnya wajib bagi seluruh penduduk di Indonesia

Apakah Orang Kaya Bisa Pakai BPJS?
TRIBUN Batam/Septyan Mulia Rohman
Warga yang tengah menyelesaikan proses administrasi untuk masuk pada layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kamis (12/2/2015). Sebanyak 33.980 jiwa diketahui telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan di Anambas 

Pertanyaan:

Bos Kapal Berobat Pakai BPJS

Selamat pagi Tribun Batam, jika tetangga saya seorang bos besar dan memiliki banyak kapal, apakah berobatnya boleh pakai BPJS? BPJS ini setahu saya tidak boleh digunakan untuk orang-orang kaya, apalagi tetangga saya ini? Mohon penjelasannya?
Pengirim: +6281568529xxx

Jawaban:

Masyarakat Wajib Ikut BPJS

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Mulai 1 Januari 2015 masyarakat diwajibkan mengikuti program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Bagi warga yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi tegas yakni tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Sesuai UU No. 24 tahun 2011 pasal 14 bahwa program JKN BPJS Kesehatan sifatnya wajib bagi seluruh penduduk di Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

Adapun dasar hukum JKN BPJS Kesehatan tertuang dalam konvensi ILO 102 tahun 1952, pasal 28 huruf H ayat 3 UUD 45 dan pasal 34 ayat 2 UUD 45 dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan per orangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai.

Pelayanan yang diberikan BPJS kesehatan terbagi menjadi tiga, yaitu kelas I dengan iuran per bulan Rp59.500,00 dan kelas II dengan iuran Rp42,500,00 serta kelas III dengan iuran per bulan Rp25.500,00. Untuk pendaftaran secara kolektif dihitung berdasarkan persentase dari gaji. Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung jaminan kesehatan paling banyak lima orang. Jika memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari lima diminta membayar iuran tambahan.

Kepesertaan BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, terdiri atas dua kelompok, yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta bukan PBI. Peserta PBI adalah orang yang tergolong fakir atau miskin atau tidak mampu yang preminya akan dibayarkan pemerintah. Sedangkan yang tergolong bukan PBI antara lain pekerja penerima upah, PNS, TNI/Polri, pejabat negara, investor, dan lainnya.

drg. Chandra Rizal, M.Si
Kepala Dinas Kesehatan Batam

Tags
BPJS
Editor: Rio Batubara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved