Demo Warga ke PLN Tanjungpinang
Warga Kesal Bertemu Managemen PLN Dikawal TNI Bersenjata AK-47
Massa solidaritas masyarakat itu begitu terkejut dan kesal ketika melihat puluhan anggota TNI AL sudah berjaga di halaman kantor PLN.
lihat foto
"Saya sendiri sama sekali tidak tahu soal 14 unit mesin genset Mitsubishi, bantuan Pemda itu. Saya bertugas di sini, mesin itu sudah tidak ada lagi. Semua uang yang kami pungut dari denda para pelanggan dikirim ke pusat pakai melalui bank. Di sini kami tidak punya uang. Kalau soal gaji kami seperti itu, semuanya merupakan kebijakan dari PLN Pusat," terang Majuddin.
Plt Manager PLN itu menangapi secara khusus terkait informasi mengenai uang tiket perjalanan para pejabat Kejati Kepri yang selalu ditanggung PLN seperti yang disoroti oleh solidaritas masyarakat itu.
Dia mengatakan, memang ada kesepakatan kerja sama antara PLN Pusat dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada awal 2015 di Jakarta.
"Tiket para pejabat di Kejagung yang mengikuti kesepakatan kerja sama itu memang ditanggung oleh PLN Pusat. Tapi itu hanya terjadi saat kesepakatan kerja sama saja. Sekarang PLN tidak tanggung tiket pejabat Kejagung lagi. Kami juga tidak tanggung uang tiket untuk perjalanan dinas pejabat Kejari Tanjungpinang dan Kejati Kepri," jelas Majuddin.
Menurut Majuddin, kesepakatan kerja sama juga dijalin antara PLN Pusat dengan Panglima AL.
Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa TNI AL akan bertugas mengamankan barang-barang dan fasilitas PLN yang menjadi aset negara ketika ada aksi unjuk rasa.
"Pengaman ini sudah diminta oleh PLN Pusat. Jadi antara PLN Pusat dan Panglima AL sudah ada kesepakatan seperti itu. Kami tidak tahu soal itu," jawab plt Manager PLN Area Tannjungpinang dan sekitarnya itu.
"Kami tidak akan bersikap toleransi terhadap kehadiran anggota TNI AL ini. Kami akan mengirimkan surat untuk Kepala Staf AL terkait masalah ini," tukas Cori tidak puas.
