Hari Ini Demo PLN Tanjungpinang Mulai Digelar, Warga Diimbau Bergabung

Laporan Tribunnews Batam, Thomm Limahekin

TRISBUNNEWSBATAM.COM, TANJUNGPINANG- Rencana pengerahan 3.000 massa berunjuk rasa di kantor PLN Tanjuangpinang mulai dilancarkan.

Aksi ini diawali dengan penyebaran pamflet yang berisi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bergabung dalam aksi ini.

Koordinator Solidaritas Masyarakat Peduli Aksi PLN Andi Cori Fatahuddin mengatakan, pengerahan kekuatan massa (people power) tetap akan dilakukan kalau PLN tidak mengurusi krisis listrik di pulau Bintan ini secara tuntas.

Tahapan aksi tersebut mulai dilancarkan pada hari ini, Kamis (30/4/2015) ini.

"Aksi pengerahan massa tetap akan dilakukan. Kami akan mulai dengan penyebaran pamflet untuk mengajak masyarakat bergabung dalam aksi ini. Kami mulai menyebar pamflet pada Kamis besok," kata Cori kepada Bintannews, Rabu (29/4) sore.

Menurut Cori, pamflet-pamflet tersebuta akan disebarkan di jalanan.

Melalui pamflet tersebut, masyarakat bisa diajak untuk menaruh perhatian pada masalah listrik di pulau Bintan dan bersama-sama memperjuankan hak untuk mendapatkan pelayanan listrik yang memadai.

"Kami sudah berkoordinasi dengan ketua RT/RW untuk pengerahan massa ini. Kita lihat saja, kalau PLN tidak bisa memenuhi janjinya maka kami pasti akan turun ke jalan lagi," tegas koordinator solidaritas masyarakat tersebut.

Dalam menggelar aksinya nanti, solidaritas masyarakat tersebut kemungkinan besar akan berhadapan dengan anggota TNI yang dipakai PLN untuk mengawasi fasilitas kantor.

Hal tersebut pernah terjadi pada dialog antara solidaritas masyarakat ini dengan pelaksana tugas (Plt) Manager PLN Area Tanjungpinang, sekitar dua pekan lalu.

Kehadiran anggota TNI dalam mengawal aksi masyarakat itu mulai menuai kritik. Profesor Suhardi Mukhlis, seorang pegajar di Stisipol Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, misalnya menilai, pemakaian jasa anggota TNI dalam mengawal aksi masyarakat oleh PLN, sama sekali tidak dibenarkan.

Dia menilai, yang harus mengawasi kasi unjuk rasa dan menjaga aset-aset negara adalah pihak kepolisian.

"Kalau tidak mampu mengatasi aksi massa, maka pihak kepolisian sendirilah yang meminta bantuan TNI. Bantuan tersebut bukan diminta oleh PLN. Kalau pun ada permintaan bantuan pengawalan, maka anggota TNI AD seharusnya paling pertama diminta, bukan TNI AL," kritik Suhardi.

"Saya melihat, PLN hanya mengadu masyarakat dengan para aparat. Kita ini masyarakat sipil bukan militer. Untuk apa kita diadu dengan pihak militer," tegas Suhardi lagi.