Hari Ini Penetapan Paslon Gub-Wagub Kepri, Nasib Nurdin Basirun Belum Jelas

Sebab itu, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk meminta ijazah asli dan foto kopi ijazah dengan stempel basah atau legalisir ijazah Nurdin tersebut.

"Selama ini kami berasumsi bahwa KPU sudah memiliki data-data yang mencakupi syarat pencalonan dan syarat calon. Namun, kami tetap meminta kelengkapan dan keabsahan data-data tersebut. Jadi, data-data tersebut tidak hanya lengkap tetapi juga harus absah," tegas Razaky.

Dia menegaskan lagi bahwa kelengkapan dan keabsahan data-data tersebut sudah harus diperlihatkan kepada Bawaslu sebelum tahapan penetapan calon dilakukan.

Ketua Bawaslu Kepri itu berharap agar KPU Kepri bisa menyediakan data-data yang diminta.

"Selama ini kami sudah menjalankan fungsi pengawasan pencegahan terhadap KPU Kepri. Kami berharap agar tidak ada pelanggaran. Kalaupun memang apa yang diminta itu tidak dipenuhi KPU Kepri, maka kami tentu akan menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran," kata Razaky.

Razaky sendiri tidak mau mengandaikan kalau KPU Kepri tidak bisa memenuhi kelengkapan dan keabsahan data-data calon dan pencalonan.

Dia hanya menyebutkan  ada tiga pelanggaran yang bisa saja dilakukan KPU Kepri yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik.

"Setiap pelanggaran itu akan disikapi dengan langkah penindakan tersendiri," tegas Razaki lagi.