"Masa Melahirkan Minggu tidak Bisa karena BPJS Tutup, Memang Harus Senin?"

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Wali kota Batam Ahmad Dahlan dan Ketua DPRD Batam Nuryanto menemui perwakilan ‎pekerja yang sedang berunjuk rasa di lantai satu gedung Pemko Batam.

Di dalam pertemuan tersebut, masing-masing perwakilan buruh dari serikat FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) membawa aspirasi buruh yang berbeda-beda.

FSPMI sendiri mengungkapkan permasalahan tentang pelayanan BPJS yang masih buruk dan tidak ada perbaikan.

Begitu juga, banyak perusahaan nakal yang masih enggan mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS kesehatan.

"Masa kawan kita mau melahirkan hari minggu, tapi tidak bisa karena alasan BPJS tutup. Ini bagaimana maksudnya? Apa harus melahirkan hari Senin? Harusnya kan pelayanan itu tidak melihat alasan-alasan seperti ini. Kami sudah membayar harusnya menerima pelayanan maksimal. Ini ada laporannya semua melalui advokasi tim Jamkeswat ‎kami," ujar Suprapto dari FSPMI.

Selain itu, lanjutnya, perusahaan-perusahaan banyak yang nakal.

"Kami ada laporan, perusahaan karyawannya 400 orang, tapi yang didaftar BPJS cuma 40 orang," ucap Suprapto.

Suprapto ikut mempermasalahkan masyarakat tak mampu yang masih belum terakomodir BPJS kesehatannya dari Pemko Batam.

Dari data yang dia miliki, warga tidak mampu sebanyak 105 ribu, sedangkan yang diverifikasi Pemko Batam untuk diikutkan BPJS hanya 45 ribu.

"Data mengenai masyarakat miskin dan rentan miskin pun harus valid dan faktual. Agar ada bantuan-bantuan serupa, tidak perlu lagi mendata ulang,"ungkapnya.