Beras Hasil Penegahan DJBC Kepri Dibagikan ke Warga Miskin
dihibahkan sebanyak 765 karung dengan masing-masing berat 25 kilogram per karung atau sekitar 19.125 kilogram.
lihat foto
Laporan Tribunnews Batam, Rachta Yahya
TRIBUNNEWSBATAM.COM, KARIMUN – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri akhirnya merealisasikan rencananya, untuk menghibahkan beras hasil tangkapan ke Pemkab Karimun, Senin (5/10/2015).
Penyerahan langsung dilakukan oleh Ka Kanwil DJBC Khusus Kepri yakni Parjiya kepada Sekretaris Daerah Karimun, DR H TS Arif Fadillah.
Beras yang sudah menjadi milik negara (BMN) tersebut, dihibahkan sebanyak 765 karung dengan masing-masing berat 25 kilogram per karung atau sekitar 19.125 kilogram.
Rencananya, beras tersebut akan diberikan kepada warga miskin di luar penerima jatah beras miskin atau raskin khusus di empat kecamatan di pulau Karimun.
Sementara warga miskin di daerah lain terutama daerah hinterland, akan dimasukkan ke dalam program hibah beras BC yang berikutnya.
Rencananya, satu Kepala Keluarga (KK) akan menerima satu karung beras atau seberat 25 kg.
Arif merencanakan beras hibah tersebut akan langsung didistribusikan kepada warga miskin penerima hari itu juga.
“Terimakasih pak Ka Kanwil, begitu beras ini kami terima, hari ini juga setelah kami buat surat nota kesepahaman internal akan langsung didistribusikan oleh para pak camat, tidak ditunda-tunda lagi,” kata Arif.
Empat kecamatan itu yakni Karimun sebanyak 210 karung dibagikan ke Kelurahan Lubuk Semut, Tanjungbalai, Tanjungbalai Kota, Sei Lakam Timur, Sei Lakam Barat dan Teluk Air masing-masing 35 karung.
Tebing 210 karung yakni Kelurahan Tebing, Teluk Uma, Kapling, Pamak, Harjosari dan Desa Pongkar masing-masing 35 karung. Meral 210 karung yakni Kelurahan Baran Timur, Baran Barat, Meral Kota, Sungai Raya, Sungai Pasir dan Parit Benut masing-masing 35 karung dan Kecamatan Meral Barat 135 karung antara lain Kelurahan Pasir Panjang, Darussalam, Desa Pangke 34 karung dan Pangke Barat 33 karung.
Sementara itu Ka Kanwil DJBC Khusus Kepri, Parjiya mengatakan dipilihnya pemberian hibah langsung ke pemerintah daerah, setelah melihat pelaksanaan hibah sebelumnya ke Bulog yang tidak jalan.
Sehingga menyebabkan kualitas beras menurun. Pelaksanaan hibah tersebut juga sudah seizin Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaaan Negara (DJKN) Batam untuk Barang Milik Negara (BMN) di luar tanah dan/bangunan yakni S78/BKN.06/BKN.03/BKN.04/2015 tertanggal 29 September 2015.(*)
