Hardi S Hood Sebut Masih Banyak Keluhan Masyarakat Soal BJPS

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Program Presiden Joko Widodo untuk kesejahteraan masyarakat belum berjalan baik di Kepri.

Anggota Dewan Pempinan Daerah (DPD) dari Dapil Kepri Hardi Selamat Hood menilai masyarakat Kepri menemukan sejumlah permasalahan di balik program Nawa Cita Jokowi dengan semangat kartu sehat, kartu sejahtera dan kartu pintar.

Penilaian ini disampaikan Hardi Selamat Hood, di sela-sela rapat konsolidasi anggota DPD RI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan Pemangku Kepentingan dari Dapil Kepri di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (22/12/2015).

"Persoalan yang paling dominan dan paling dirasakan masyarakat terletak pada program kartu sehat. Persoalan itu kentara terlihat dalam program BPJS," ujar Hardi.

Hardi menjelaskan, program BPJS belum memberikan kepuasan kepada masyarakat. Banyak keluhan bermunculan dari mulut pasien akan pelayanan BPJS.

Misalnya, terkait tidak semua pelayanan kesehatan ditanggung BPJS, iuran yang dipungut dari anggota, denda yang harus dibayar anggota BPJS yang terlambat melunasi pembayaran iuran dan lain-lain.

Masyarakat Kepri pun masih mengeluhkan juga kehadiran kartu sejahtera.

Hardi mencontohkan, Kementerian Sosial (Kemensos RI) menggulirkan banyak kartu sejahtera di kota Batam. Namun, banyak masyarakat yang tidak miskin justru memiliki kartu tersebut.

Program kartu pintar punya masalah tersendiri. Hardi mendapati sejumlah masyarakat yang mengeluhkan sulit menanggung biaya perjalanan anaknya ke sekolah.

Karena jarak antara rumah dan sekolah terlampau jauh, masalah itu didukung letak geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan.

"Semua permasalahan ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat supaya bisa dicari solusinya.

Kadang-kadang, pemerintah pusat menilai semua program itu sudah efektif dijalankan. Ternyata terdapat banyak permasalahan di daerah," katanya.

Ketua DPD RI, Profesor doktor Farouk Muhammad mengatakan saat ini DPD sedang mencari format yang tepat untuk membangun sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal itu dimaksudkan untuk menampung aspirasi dari daerah untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.

"Aspirasi daerah bisa dikontrol di pusat sehingga pemerintah pusat tidak berbuat semata-mata ikut kemauannya saja.

DPD akan terus menggelar rapat dengan pemerintah daerah untuk membangun langkah bersama menyalurkan aspirasi dari daerah ke pusat," ujar Farouk. (*)