KALEIDOSKOP KEPRI 2015

Kaleidoskop 2015: Gara-gara Uang Tanah, Dokter ini Masuk Sel

Seorang dokter bernama Limaran Dwi Hartadi dijebloskan ke dalam sel Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpinang oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Kaleidoskop 2015: Gara-gara Uang Tanah, Dokter ini Masuk Sel
Istimewa
Ilustrasi Dokter yang terjerat kasus hukum 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Seorang dokter bernama Limaran Dwi Hartadi dijebloskan ke dalam sel Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpinang oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Tetapi jangan salah. Dokter klinik di PT Korindo ini masuk sel bukan karena melakukan praktek atau kasus alat kesehatan, tetapi karena kasus tanah perumahan karyawan di perusahaan tersebut.

Zaldi Akri SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan, berkas tersangka sudah didaftarkan ke Pengadilan Negri (PN) Tanjungpinang dengan nomor Tar-242/N.10.10/E.2/Ep.2/04/2015.

Tersangka tersandung kasus penggelapan dalam jabatan yang sebelumnya ditangani Ditreskrimum Polda Kepri. Begitu berkas perkara Limaran dinyatakan P21, ia langsung dijebloskan ke tahanan oleh kejaksaan, Rabu lalu.

"Saat proses penyelidikan hingga ditingkatkan ke penyidikan, penyidik kepolisian tidak melakukan penehanan. Barulah setelah berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan dan dinyatakan P21 (lengkap), tersangkan langsung kita tahan untuk persiapan persidangan," ujar Zaldi.

Tersangka yang berprofesi sebagai seorang dokter klinik perusahaan di PT Korindo Grup di Bintan, awalnya dipercaya perusahaan untuk mencari tanah seluas 100 hektare untuk perumahan pimpinan dan karyawan tetap di perusahaan itu, tahun 2007 hingga 2009. Anggaran untuk perumahan karyawan itu Rp 29 miliar.

"Uang sebanyak Rp 29 miliar dikirim dari kantor pusat perusahan di Jakarta dan diterima langsung oleh tersangka untuk pembebasan lahan. Lahan yang dibeli kepada masyarakat itu luasnya 100 hektare, tapi tidak satu hamparan," cerita Zaldi.

Sebagaimana biasanya transaksi, perusahaan kemudian meminta laporan pertanggungjawaban transaksi pembebasan lahan tersebut. Namun tersangka tidak bisa memberikan rincian uang yang dipergunakan untuk 27 akte jual beli yang terdaftar di notaris.

Perusahaan kemudian melakukan audit. Ternyata, dari hitungan pihak perusahan, uang sebanyak Rp 29 miliar itu hanya terpakai Rp 6 miliar. Perusahan kemudian meminta tersangka mengembalikan uang sisa sebanyak Rp 23 miliar.

Alih-alih mengembalikan uang, dr Limaran yang juga berstatus karyawan tetap di perusahaan asal Korea itu tidak mengakuinya.

Bahkan sebaliknya, tersangka meminta tambahan uang kepada perusahan sebanyak Rp 2 miliar. "Menurut tersangka, uang untuk pembebasan lahan sebanyak Rp 29 miliar itu kurang," jelas Zaldi.

Akibat perbuatan tersangka yang tidak bisa mempertangungjawabkan rincian uang tersebut, akhirnya perusahan yang bisnis utamanya di bidang agro industri itu melaporkan ke Polda Kepri. Tersangka dijerat pasal 374 jo pasal 372 tentang penggelapan dalam jabatan. (Tribun Batam/apr)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved