LIPSUS Batam Darurat Sampah

Begini Ide Anggota DPRD Batam Soal Tindakan Efek Jerah bagi Warga yang Buang Sampah Sembarangan

"Dibuat sampel, satu kecamatan ada lima atau enam titip kontainer bin yang diawasi Satpol PP secara berkala,"kata Amintas.

Begini Ide Anggota DPRD Batam Soal Tindakan Efek Jerah bagi Warga yang Buang Sampah Sembarangan
tribunnews batam/leo
Tumpukan sampah menggunung dan berserakan di pinggir Jalan Pemuda Legenda Malaka, Batam Center, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Selasa (16/2/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Anggota Komisi III DPRD Batam, Amintas Tambunan, mempunyai ide untuk menertibkan warga yang masih suka membuang sampah sembarangan, khususnya yang lebih suka melempar sampah ke jalan ketimbang ke kontainer bin yang ada.

"Sebetulnya, ‎mengatasi itu kita bisa memaksimalkannya dengan pengawasan dari DKP," kata Amintas, Minggu (6/3/2016).

Misalnya, tambah dia, dengan menempatkan anggota Satpol PP sesekali di titik-titik kontainer bin secara berkala.

Kemudian untuk menimbulkan efek jera, setiap warga yang ketahuan membuang sampah dari tempat yang disediakan langsung ditindak.

"Dibuat sampel, satu kecamatan ada lima atau enam titip kontainer bin yang diawasi Satpol PP secara berkala. Ketahuan buang sampah sembarangan, warga langsung dikenakan tipiring saja sesuai perda sampah. Nantikan satu sama lain warga ini akan saling bicara. Eh, jangan buang sampah sembarang yah, kemarin si A kena tangkap karena itu," tuturnya.

Secara tidak langsung akan terjadi sosialisasi dari mulut ke mulut.

Amintas bahkan mengatakan setiap tindakan warga yang membuang sampah sembarangan itu bisa diberitakan supaya muncul kepedulian masyarakat.

"Kalau sudah masuk media, misalnya warga A ketahuan buang sampah melanggar perda sekian pasal sekian, itu akan dibaca masyarakat. Mereka akan terbangun kesadarannya," ucap Amintas.

Selain itu, ia pun mengusulkan agar RT/RW juga perlu memberi pemahaman atau sosialisasi kepada warganya untuk meneruskan soal perda pengelolaan sampah kepada warga masing-masing.

Untuk mengawal perda itu sendiri, ia menambahkan supaya DKP juga bisa menambah PPNS nya. Jika selama ini hanya ada sekitar dua sampai tiga PPNS di DKP, maka perlu satu sampai dua orang PPNS di tiap kecamatan.

"Sekarang di DKP kalau tidak salah cuma dua orang PPNS nya. Kita usulkan paling tidak harusnya dalam satu kecamatan satu sampai dua PPNS, untuk mengawal pengawasan perda ini sendiri. Kemudian untuk meningkatkan bentuk‎ pengawasan, bisa saja kita usulkan ditambah anggarannya," kata dia. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved