Dugaan Korupsi RSUD Embung Fatimah

Jaksa Bebankan Uang Pengganti Rp 5 M kepada Buron Fransiska Ida Sofiya

Selain menuntut hukuman 5 tahun penjara kepada Fadillah Ratna, jaksa juga membebankan uang pengganti Rp 5 miliar kepada Fransiska yang masih buron

Jaksa Bebankan Uang Pengganti Rp 5 M kepada Buron Fransiska Ida Sofiya
TRIBUNBATAM/WAHIB WAFA
Mantan Direktur RSUD Embung Fatimah, Batam, Fadillah Ratna Dewi Malarangan saat persidangan di Tanjungpinang, Jumat (16/9/2016) 

BATAM. TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Kendati menuntut hukuman penjaran selama lima tahun, namun jaksa tidak membebankan uang pengganti sebesar Rp 5 miliar kepada Fadillah Ratna Dewi Malarangan, terdakwa dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Embung Fatimah Batam.

Jaksa membebakannya kepada kepada tersangka lainnya, Yakni Fransiska Ida Sofiya Prayitno yang masih buron.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (16/11/2016), mantan Direktur RSUD Embung Fatimah itu menangis usai mendengar tuntutan jaksa Muhammad Iqbal. 

Ia terlihat menangis meneteskan air mata saat duduk di kursi pesakitan. Fadillah terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi

dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibat dari perbuatanya ia merugikan negara.

"Sebagaimana dakwaan subsider melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Tentang pemberantasan korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP," ungkap JPU Iqbal saat persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang (16/11/2016) sore.

JPU menuntut Fadillah hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 1 tahun kurungan penjara.

Namun terdakwa tidak dibebankan uang pengganti karena uang pengganti sebesar Rp5.624.815.696‎ dibebankan kepada tersangka Fransiska Ida Sofiya Prayitno (DPO)

sebagai Direktur PT Masmo Masjaya selaku pemenang lelang pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 pada RS Embung Fatimah Kota Batam.

Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp5.624.815.696. Sedangkan untuk barang bukti yang dihadirkan selama persidangan seluruhnya dikembalikan kepada penyidik sebagai alat bukti

untuk terdakwa Fransiska Ida Sofiya Prayitno (DPO) dan untuk barang bukti uang tunai senilai Rp 100 juta, Rp18 juta, Rp 20 juta dan Rp 60 juta ‎disita untuk negara.

"Kita akan ajukan pledoi yang mulia," kata penasehat hukum terdakwa Handy Pandiangan SH saat persidangan.

Dalam dakwaannya, terdakwa Fadillah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

yang mendapatkan anggaran kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang bersal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) senilai Rp20 miliar. (*)

Penulis: Wahib Wafa
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved