Anda Belum Terdaftar BPJS? Silakan Daftar ke Lurah di Tanjungpinang. Pemko Bayar Iurannya

Walikota memerintahkan Camat dan Lurah di Tanjungpinang mendata warga yang belum ikut kepesertaan BPJS. Pemko menanggung iuran BPJS-nya

Anda Belum Terdaftar BPJS? Silakan Daftar ke Lurah di Tanjungpinang. Pemko Bayar Iurannya
Istimewa
Logo BPJS Kesehatan 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, Pemko Tanjungpinang menambah bantuan kesehatan kepada warga kurang mampu. Bila sebelumnya sekitar 16 ribu lebih warga kurang mampu iurannya BPJS Kesehatan ditanggung Pemko Tanjungpinang, tahun 2017 ini ditambah menjadi 18 ribu lebih.

Untuk itu, dia meminta kepada camat dan lurah untuk mendata warganya yang kurang mampu yang selama ini belum terakomodir BPJS Kesehatan.

"Kita ada tambahan untuk bantuan kesehatan Sebanyak 18 ribu lebih yang menjadi tanggungan Pemerintah Kota," katanya, Jumat (6/1/2017).

Lis berharap masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menjaga kesehatan. Jadi menurutnya, jangan hanya menggunakan kartu tersebut saat sakit saja, namun juga harus dimanfaatkan untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Seperti mengontrol kolesterol, gula darah dan tensi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Rustam sebelumnya menjelaskan, tahun 2016 lalu sebanyak 16.444 warga kurang mampu Kota Tanjungpinang iurannya BPJS Kesehatan ditanggung Pemko Tanjungpinang melalui APBD Kota Tanjungpinang. Selain itu, 41 ribu warga lainnya juga menerima manfaat program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari APBN.

"Dengan penggunaan kartu KIS, warga bisa menikmati fasilitas pengobatan kelas III di Rumah Sakit. Tidak ada perbedaan antara KIS daerah dan pusat," kata Rustam.

Untuk penerima manfaat KIS, lanjutnya, mereka merupakan warga tidak mampu yang ditentukan lurah kemudian diketahui camat.

Menurut Rustam, karena KIS terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maka warga cukup menunjukkan kartu saat berobat.

"Selama ini KIS daerah tidak ada masalah, setiap tahun kita perpanjang karena Pak Wali masih berkomitmen untuk ini. Kecuali kalau mereka sudah tidak miskin lagi, ya tidak akan diperpanjang," katanya. (*)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved