Tak Dapat Anggaran Sepeser pun dari APBD, Kadisnaker dan DPRD Sama-sama Terkejut. Kok Bisa?
Kami tahunya saat RDP tadilah. Dana IMTA berapa? Loh kok semua anggaran di Disnaker sumbernya dari IMTA? Kami pikir ada tambahan, ternyata tidak
Penulis: Dewi Haryati |
lihat foto
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kota Batam dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Rudi Syakyakirti mengejutkan.
Soalnya, dalam rapat tersebut diketahui, ternyata Disnaker Batam tak dapat sepeser pun anggaran dari APBD 2017.
Tak hanya anggota Dewan, Kadisnaker Rudi Syakyakirti pun terkejut.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging, , Selasa (17/1/2017).
Menurutnya, sangat mengejutkan karena Disnaker yang berada di wilayah industri, sama sekali tidak mendapat alokasi anggaran.
Uba mempertanyakan, bagaimana tim penyusun anggaran di Bappeda bisa seperti itu. Padahal semua tahu bahwa penduduk Batam ini, sebagian besar adalah pekerja.
Sebenarnya, alasan tidak adanya alokasi anggaran untuk Disnaker karena pendapatan instansi itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.
Disnaker mendapat banyak uang dari Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
Tahun 2016 lalu, pemasukan dari IMTA ini mencapai Rp 34 miliar.
Uba mengatakan, alasan itu tidak tepat karena pendapatan IMTA itu semestinya digunakan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja di Batam.
"Kami tahunya saat RDP tadilah. Dana IMTA berapa? Loh kok semua anggaran di Disnaker sumbernya dari 70 persen dana IMTA? Kami pikir ada tambahan, ternyata tidak," ujar dia.
Uba mengatakan, Kadinas Tenaga Kerja Rudi Syakyakirti juga terkejut mendengarnya karena dia tidak tahu.
Rudi memang belum seminggu menjabat Kadisnaker sehingga ia tidak ikut menyusun KUA PASS untuk RAPBD yang sudah dirancang sebelum ia dilantik.
Uba mengatakan, tahun lalu, meski ada IMTA, Disnaker mendapat tambahan dana dari APBD Kota Batam sebesar Rp 10 miliar untuk kegiatan rutin.
"Tahun ini, katanya, 70 persen IMTA akan digunakan untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi serta sertifikasi bagi pekerja. Nilainya sekitar Rp 19,5 miliar. Nah, sisanya untuk belanja rutin, mana cukup?"
Tentu saja memasukkan anggaran di RAPBD murni sudah tidak mungkin lagi karena sudah dibahas.
"Aneh saja mendengarnya, seperti tidak menjadi bagian dari pemerintah," kata Uba.
