Gubernur Nurdin Basirun Ingin Sewa Labuh Jangkar Murah dengan Layanan Prima

Menurut Gubernur, Kepri hanya mengambil hak atas ruang wilayah laut saja terhadap persoalan labuh jangkar

Penulis: Thom Limahekin | Editor: Mairi Nandarson
HUMAS PEMPROV KEPRI
Gubernur Nurdin Basirun bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arief Fadillah, Kadis Perhubungan Kepri Jamhur Ismail, dan sejumlah pejabat dari pejabat dari pusat 

Termasuk berkoordinasi dengan Internasional Maritime Organization (IMO) mengenai jalur pelayaran wilayah Berakit karena berada pada jalur internasional sehingga bisa dimanfaatkan untuk labuh jangkar kapal-kapal asing.

Meski terus melakukan persiapan, Nurdin tetap mengingatkan ancaman dari laut, terutama bahan berbahaya dan narkoba.

Karena itu, Nurdin minta pengawasan terhadap semua kapal yang akan masuk ke Indonesia (manifest-muatan) untuk menghindari bahan berbahaya dan narkoba.

Dalam kesempatan itu, Firdaus Manti dari Kemenko Maritim menyebutkan pihaknya sedang melakukan peninjauan masalah labuh jangkar kapal di wilayah Kepri agar bisa menjadi PAD.

Akan ada perubahan yang memberatkan para pengusaha dan bisa membuat daya tarik bagi investor.

Dalam pada itu, Kadishub Jamhur Ismail mengatakan, sedang dilakukan kajian batas wilayah.

Ke depannya juga perlu dilakukan nota persepahaman dengan banyak instansi, seperti Angkatan Laut dan lainnya.(*)

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved