Menko Maritim Luhut Minta Pengelola Labuh Jangkar Harus Holding yang Profesional
Pesan itu disampaikan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dalam Rapat Koordinasi di ruang rapat Kemenko Maritim, Rabu (5/4/2017) siang
Penulis: Thom Limahekin | Editor: Mairi Nandarson
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Menko Maritim RI luhut Binsar Panjaitan mengingatkan agar kegiatan ekonomi di ruang laut sampai 12 mil harus ada kontribusinya bagi provinsi Kepri.
Menurut Dia, pemerintah daerah jangan hanya menjadi penonton.
Luhut mengatakan, pengelola labuh jangkar harus holding yang profesional, karena itu pemerintah akan melakukan audit secara menyeluruh.
Pesan itu disampaikan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dalam Rapat Koordinasi di ruang rapat Kemenko Maritim, Rabu (5/4/2017) siang.
Rakor itu membahas Laporan Satgas tentang Pengelolaan dan Pengamanan Laut di Kawasan Lego Jangkar di Selat Philip (Pulau Nipa) dan Selat Singapura (Pulau Tolop).
Pada Rakor itu, hadir Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.
Hadir sejumlah Kementerian Lembaga seperti dari Kementerian Perhubungam, Hukum dan HAM, Pertahanan, Keuangan, TNI AL dan BPKP.
Gubernur Nurdin dalam kesempatan itu mengatakan, sebanyak 96 persen luas laut Kepri, harus memberi manfaat ekonomi bagi daerah, terutama terkait aktifitas labuh jangkar.
"Kami ingin ada kontribusi langsung bagi Kepri," kata Nurdin.
Soal pengelolaannya, Nurdin menyatakan, Pemprov Kepri selalu siap dengan arahan Pemerintah Pusat.
Menpan Asman Abnur mengatakan, kewenangan harus satu pintukarena jika banyak yang punya kewenangan, pengelolaannya akan kacau.
"Wilayah laut kita jangan terkapling-kapling, ada penguasa di luar negara. Kita sedang menyatukan kelembagaan, termasuk soal pengamanannya," kata Asman.
* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Kamis, 6 April 2017