Korupsi Proyek KTP Elektronik

TERUNGKAP! Inilah Lima Fakta Menarik Sidang Kesembilan Kasus KTP Elektronik

Sidang kesembilan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/4/2017)

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah saksi bersiap memberikan keterangan kasus korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP) untuk tersangka Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/4/2017). Sidang menghadirkan delapan saksi, yakni Direktur Keuangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Sambas Maulana, Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil, Asisten Chief Engineer Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Meidy Layooari, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, Mantan Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri FX Garmaya Sabarling, Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia Berman Jandry S Hutasoit, Wiraswasta home industry jasa electroplating Dedi Prijono dan Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Komunikasi Kementrian Luar Negeri Kristian Ibrahim Moekmin. 

Selain itu, pemecahan masing-masing paket pekerjaan dinilai akan lebih memperkecil potensi kegagalan. Kemudian, pemecahan juga diharapkan dapat menimbulkan efisiensi. Namun, pada kenyataannya Kemendagri tetap menyatukan sembilan paket pekerjaan.

Pihak Kemendagri beralasan penggabungan paket itu untuk memudahkan sinkronisasi dan mempercepat waktu pengerjaan proyek.

5. Ketua tim teknis terima uang dari pengusaha

Ketua Tim Teknis Husni Fahmi mengaku menerima uang 20.000 dollar AS saat melakulan perjalanan dinas ke Amerika Serikat, untuk menghadiri Biometric Consortium Conference.

Uang tersebut kemudian diberikan sebesar 10.000 dollar AS kepada salah satu anggota tim teknis, Tri Sampurno. Uang tersebut diberikan oleh Johanes Marlim dari PT Biomorf.

Dalam proyek e-KTP, Johanes merupakan bagian dari konsorsium pelaksana proyek e-KTP. Dia merupakan provider produk Automated Finger Print Identification System (AFIS).

Dalam persidangan, jaksa KPK mengonfirmasi penerimaan uang lainnya yang disebut dalam surat dakwaan. Jaksa menilai Fahmi merupakan salah satu orang yang berperan strategis dalam korupsi e-KTP. Namun, Fahmi membantah pernah menerima uang lainnya. (*)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved