‎Terungkap! Beginilah Modus Pejabat Bancakan Duit APBD. Nama RT Terbawa-bawa!

BATAM‎.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Sebanyak 70 persen pengadaan barang dan jasa di pemerintahan tidak diumumkan di RUP. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP,

Setya Budi Arijanta dalam sosialisasi pengadaan barang dan jasa dalam perspektif hukum persaingan usaha pada pemerintah kabupaten/kota se-Kepri di Sahid Hotel, Senin (21/8/2017) pagi. Menurutnya, persentase tersebut yang terjadi dalam skala nasional.

Baca: BREAKINGNEWS: Pecah Ban, Mobil Terbalik di Jembatan IV Setokok. Dua Meninggal di Tempat!

Baca: Edan! Sebelum Bunuh dan Bakar Pacarnya yang Hamil, Keduanya Sempat Begituan Dulu!

Baca: Terungkap! Inilah 4 Fakta Menghebohkan Kapal Perang USS John S. McCain. Nomor 4 Mengejutkan!

Baca: BREAKINGNEWS: Demo Sopir Taksi Online Memanas! Pendemo-Satpol Nyaris Ricuh. Ini Pemicunya!

Baca: Inilah 4 Fakta Mengejutkan di Balik Kecelakaan Maut Setokok! Nomor 4 Jangan Ditiru!

"Sesuai aturannya ‎harusnya diumumkan di RUP setiap belanja negara itu. Tapi sekarang yang terjadi di lapangan, yang diumumkan cuma 30 persen dari total pengadaan secara nasional.

Saya katakan kalau itu tidak diumumkan di RUP pasti korupsi, kalau enggak korupsi terus kenapa harus diam-diam," ujarnya.

Banyak ditemukan modus-modus untuk melakukan penyelewengan seperti itu. Ia menyebutkan didaerah-daerah, biasanya itu terjadi untuk pengadaan proyek-proyek dengan nilai dibawah Rp 200 juta.

"Dipecah kecil-kecil biar enggak ketahuan, dibuat pengadaan langsung biar enggak kelihatan.‎ Contohnya di Jogja, untuk buat gapura di perumahan itu, nilainya Rp 3 miliar, tapi dipecah jadi 1.500 paket.

Kemudian proyek-proyek semenisasi jalan, sengaja dipecah per RT. Dan modus-modus seperti ini, ditiru di semua daerah," katanya.

Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut sering terjadi karena si pejabat terkait masih beranggapan bahwa APBN ataupun APBD bukanlah uang masyarakat.

"‎Mindsetny masih "duit saya", padahal ini duit rakyat. Pejabat itu hanya dititipkan untuk mengelola. Pejabat itukan seharusnya yang bisa menguntungkan negara dan masyarakat. Yang juga bisa mencegah adanya kebocoran anggaran, ataupun mark up," kata dia.

Melalui pengelolaan belanja daerah yang tepat, menurutnya, Batam dapat menyaingi Singapura. Apalagi, menurut dia, di Batam ada dua instansi pemerintahan, yang sebenarnya dapat disinergikan.