Gubernur: Setiap Kita ke Daerah, Masyarakat Selalu Tanya Listrik

Laporan Thomm Limahekin

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Pimpinan PLN Wilayah Riau Kepri diwakili oleh Kacap PLN Tanjungpinang Irwansyah serta Pimpinan Bright PLN Batam Dadan Koernadipoera menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan Kepri terang-benderang di tahun 2020.

Sebagaimana dirilis Humas Pemprov Kepri, penandatanganan MoU ini dilakukan secara bersama di ruang kerja Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (23/8/2017).

Tampak hadir juga pada kesempatan ini Kepala Dinas ESDM Kepri Amjon dan ketua Pansus listrik DPRD Kepri H. Irwansyah.

MoU ini bertujuan untuk menggolkan atau mendukung program pemerintah, yakni program listrik 35.000 watt untuk seluruh Indonesia.

Untuk Kepri, rencana pembangunan tenaga kelistrikan akan dipusatkan di 109 desa yang selama ini belum teraliri listrik dengan maksiml.

Namun pengalirannya dilakukan bertahap, dimulai untuk 29 desa di tahun 2017, 35 desa di tahun 2018 dan 45 desa di tahun 2019.

Sehingga di tahun 2019 atau paling lama tahun 2020 pulau-pulau di Kepri sudah teraliri listrik dengan baik.

Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun dalam kesempatan ini mengatakan bahwa ketersediaan listrik hingga ke pulau-pulau memang hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

"Kita semua mendapati hal yang sama ketika di lapangan. Masyarakat selalu menanyakan soal listrik. Ini perlu kita carikan solusinya. Jenset tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang lain," kata Gubernur.

Gubernur juga meyakinkan agar PLN tidak khawatir, karena MoU ini bukan untuk menjadi beban bagi PLN saja, namun akan menjadi tanggung jawab bersama

"Masyarakat juga tahu, membangun tidak semudah membalik telapak tangan, semua butuh proses dan perencanaan. PLN juga jangan takut, kami tidak akan merenggut, tapi kita lakukan semua secara bersam-sama. Listrik ini adalah salah satu motor penggerak ekonomi," ujar Gubernur.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak memberikan apresiasi atas upaya bersama-sama untuk merangkai pulau dengan listrik ini.

"Kita tahu bahwa listrik ini kebutuhan primer masyarakat. Saat ini masyarakat merindukan penerangan listrik di daerah pedesaan. Setelah MoU ini dilakukan, kita tidak bisa menyerahkan begitu saja kepada PLN, namun harus kita lakukan bersama. Sehingga di 2019 atau setidak-tidaknya tahun 2020 seluruh Kepri ini sudah dialiri listrik," kata Jumaga.

Jumaga menegaskan bahwa dalam waktu dekat Perda Kelistrikan juga akan segera disahkan DPRD Kepri.