BATAM TERKINI

Masih Gunakan Data 6 Tahun Lalu, Keberadaan 9.000 Warga Miskin di Batam Tak Terlacak

saat ini Pemko Batam masih mengandalkan data warga miskin berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 lalu.

Masih Gunakan Data 6 Tahun Lalu, Keberadaan 9.000 Warga Miskin di Batam Tak Terlacak
tribunbatam/ian pertanian
Wakil Walikota Amsakar Ahmad 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Camat, lurah dan jajaran di bawahnya diminta kembali melakukan validasi data warga miskin yang mendapat program bantuan pangan nontunai dari pemerintah.

Data itu akan menjadi rujukan Pemerintah Kota Batam untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai pada 2018 mendatang.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, saat ini Pemko Batam masih mengandalkan data warga miskin berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 lalu.

Yakni ada sekitar 36.103 warga miskin yang berhak mendapat bantuan pangan. Ternyata, ada penyusutan data di kisaran angka 9.000-an penerima bantuan yang tak bisa ditemukan lagi orangnya di lapangan. Data itu baru diketahui beberapa waktu lalu, masih di tahun 2017.

Baca: Besok Dilelang, KPK Pajang Mobil Sitaan. Mulai Avanza hingga Alphard Juga Ada

Baca: Bingung Apa Saja Harta yang Harus Dilaporkan dalam SPT? Cek Daftarnya di Sini

Baca: Jika Ada Harta Belum Dilaporkan, Wajib Pajak Diminta Perbaiki SPT. Jika Ketahuan? Ini Hukumannya!

"Ada data yang tak dapat lagi dilacak aktivitas mobilisasinya. Kalau tidak salah saya di angka 9.838," kata Amsakar kepada wartawan, Rabu (20/9) malam di Batam Center.

Ada tiga kemungkinan yang terjadi. Estimasi yang disampaikan camat, diantaranya masyarakat penerima telah meninggal dunia. Di samping itu juga kemungkinan sudah pindah alamat atau keluar Batam.

"Diskusi hari itu dihadiri pihak BRI, Bulog, seluruh pencacah, angka 9 ribu itu masih bisa dikondisikan, diganti dengan data yang lain," ujar dia.

Meski begitu, Amsakar mengingatkan, calon penerima bantuan pengganti itu mesti mengikuti prosedur yang berlaku. Diantaranya mengisi formulir. Data calon penerima bantuan pengganti tersebut juga mesti telah disepakati pencacah, RT/RW, camat, lurah dan Dinas Sosial, kemudian dituangkan dalam berita acara. (*)

*Baca berita terkait di Tribun Batam edisi cetak, Jumat 22 September 2017

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved