Tolak Ubah Sikap Soal Yerussalem, AS Veto Rancangan Resolusi 14 Anggota Dewan Keamanan PBB

Sebelumnya, Rabu (6/12/2017), Trump membuat pernyataan yang menghapus netralitas Amerika selama beberapa dekade terkait Yerusalem.

Dia menyatakan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke sana.

Menurut Trump, setelah berkali-kali kegagalan upaya damai antara Israel dan Palestina maka pendekatan terakhir Amerika adalah dengan mengatakan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan kenyataan.

Pernyataan Trump telah memicu beragam reaksi penolakan dan demonstrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, pernyataan Trump tersebut telah efektif menghapus peran Amerika Serikat sebagai mediator di Timur Tengah dan karenanya sudah tiba waktu untuk mencari pengganti.

Pada pertemuan di Dewan Keamanan PBB, Haley menyatakan, Trump telah sangat berhati-hati untuk tidak mendahului hasil akhir negosiasi soal status Yerusalem. Dia menegaskan pula bahwa negaranya tetap berkomitmen pada upaya perdamaian di Timur Tengah. 

Sementara itu, Pemerintah Palestina seperti dikutip kantor berita AFP mengecam keras veto Amerika atas rancangan resolusi ini.

Lewat pernyataan juru bicaranya, Palestina menyebut veto itu sebagai tindakan yang tak dapat diterima dan mengancam stabilitas masyarakat internasional.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki telah menyerukan penyelenggaraan pertemuan darurat Majelis Umum PBB terkait veto Amerika ini.

"Kami bergerak dalam waktu 48 jam, untuk menyerukan sebuah pertemuan darurat Majelis Umum," kata Riyad al-Maliki kepada wartawan di Ramallah, Senin.

Menurut Riyad al-Maliki, masyarakat internasional semestinya mempertimbangkan pernyataan Trump soal Yerusalem batal demi hukum.(*)